JATIMNET.COM, Surabaya - Deadline Presiden RI Joko Widodo yang meminta jumlah pasien Covid-19 turun dalam dua pekan akan berakhir Kami 9 Juli 2020 besok. 

Namun jumlah pertambahan pasien positif terpapar virus SARS CoV-2 belum juga menunjukkan tanda-tanda melandai. Data yang dirilis Kementerian Kesehatan per 8 Juli 2020, ada tambahan 388 orang pasien positif Covid-19. 

Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Covid-19 Jatim, Joni Wahyuhadi mengakui kalau mengalami kesulitan untuk menekan angka pasien Covid-19. Ia pesimis target bisa turun dalam dua pekan.

"Bisa kita lihat dua pekan terakhir jalanan masih ramai. Banyak juga anak-anak muda bergerombol. Kalau ngomong kasus (sulit) bisa turun," kata Joni, Rabu 8 Juli 2020.

BACA JUGA: Satu Lagi Dokter PPDS Meninggal Dunia Karena Covid-19

Joni yang juga Dirut RSUD Dr Soetomo itu tidak memungkiri bahwa jumlah pasien Covid-19 di Surabaya sangat sulit dikendalikan. Mengingat masih banyak masyarakat mengabaikan protokol kesehatan.

Menurutnya, target dua pekan tidaklah cukup. Paling memungkinkan untuk dijalankan dalam jangka waktu itu adalah menekan angka kematian dan menaikkan angka kesembuhan. "Tapi kalau kasus sulit dikendalikan," tegasnya. 

Surabaya Raya, kata dia, masih menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Jatim. Pasalnya, 82,1 persen dari total keseluruhan pasien di Jatim berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Bila itu tertangani, ia yakin virus ini juga terkendali. 

Ia juga menilai, tingginya kasus di Surabaya Raya tidak disertai dengan peraturan wali kota dan peraturan bupati yang tidak tegas. Pihaknya menduga hal itu banyak masyarakat tidak disiplin. Artinya, tidak ada efek jera bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. 

BACA JUGA: Sekdaprov Jatim Sayangkan Masih Ada Saling Lempar Pasien

"Maka itu perlu peraturan daerah. Sehingga walaupun tidak PSBB, tapi peraturannya bisa dibuat lebih tegas lagi,” bebernya. 

Senada dengan hal itu, Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga (FKM Unair) Surabaya, Windhu Purnomo menyebut, tidak adanya upaya signifikan dari Pemprov Jawa Timur dan Pemda Surabaya Raya untuk menekan Covid-19. 

Regulasi yang dibuat juga masih dinilai belum mengikat. "Kalau jumlah kasus kan resultan dari banyak hal, baik tingkat Jatim maupun di wilayah Surabaya Raya. Bukan hanya kinerja dari pemerintah setempat, tapi juga kebijakan pemerintah daerah lain serta pemerintah pusat juga tidak serius. Contohnya kebijakan mudik," kata Windhu.

Padahal, kunci dari penurunan kasus covid-19 di Jawa Timur, khususnya di Surabaya Raya adalah pengendalian kedisiplinan warga. Di mana masih banyak masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan.