JATIMNET.COM, Jakarta – Istana Kepresidenan bergerak padat pada Senin, 8 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalankan sejumlah agenda besar sekaligus.

Mulai dari pelantikan pejabat negara, pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan, hingga penerimaan surat kepercayaan dari 17 duta besar negara sahabat.

Rangkaian agenda itu berlangsung di tengah derasnya isu reshuffle kabinet, termasuk spekulasi pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Istana kemudian turun tangan meluruskan kabar tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada agenda perombakan kabinet dalam waktu dekat. 

“Reshuffle? Belum ada reshuffle,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.  

Namun, bantahan itu tidak membuat dinamika Istana kehilangan sorotan. Pada hari yang sama, Prabowo dijadwalkan melantik Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang, dua wakil kepala BGN, serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. 

“Beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh,” ujar Prasetyo Hadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Masuknya Said Iqbal ke lingkar Istana menjadi sinyal politik penting. Selama ini, Said dikenal sebagai figur utama gerakan buruh melalui KSPI dan Partai Buruh.

Penunjukannya membuka kanal baru antara pemerintah dan kelompok pekerja, tetapi juga memunculkan pertanyaan kritis: apakah posisi itu akan memperkuat perlindungan buruh atau justru meredam tekanan gerakan buruh dari luar pemerintahan.

Said Iqbal sendiri membenarkan rencana pelantikannya. Ia menyebut jabatan itu berada pada level setingkat menteri berdasarkan Perpres Nomor 137 Tahun 2024.

“Jam 16.30 dilantik di Istana. Ditelepon semalam oleh Pak Seskab Letkol Teddy. Sebagai Penasihat Khusus Presiden RI bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Perpres No 137/2024,” kata Said Iqbal, Senin, 8 Juni 2026. 

Di luar urusan pelantikan, Istana juga menyiapkan agenda diplomatik. Sebanyak 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dijadwalkan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Penyerahan kredensial itu menjadi syarat resmi bagi para dubes asing untuk mulai menjalankan tugas diplomatik penuh di Indonesia. 

“Untuk efektivitas, penyerahan surat kepercayaan oleh Dubes kita rencanakan di hari yang sama. Kalau forum pelantikannya kan tentu berbeda,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026. 

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menjelaskan, proses penerimaan surat kepercayaan berlangsung bertahap karena mengikuti kedatangan para diplomat dan prosedur administratif masing-masing negara. 

Secara politik, padatnya agenda Istana menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, Prabowo sedang mempercepat konsolidasi internal pemerintahan, terutama setelah perubahan pimpinan BGN yang dikaitkan dengan dugaan persoalan tata kelola SPPG.

Kedua, pemerintah berupaya menjaga stabilitas komunikasi publik dengan membantah isu reshuffle sebelum berkembang lebih jauh.

Bagi Jawa Timur, masuknya Said Iqbal ke Istana patut dicermati karena provinsi ini memiliki basis industri besar di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, dan kawasan ring satu industri lainnya.

Kebijakan ketenagakerjaan dari pusat akan langsung berpengaruh terhadap upah, hubungan industrial, investasi, dan daya saing manufaktur daerah.

Sementara, penerimaan 17 dubes membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas, termasuk investasi, perdagangan, pendidikan, dan teknologi.

Namun, efektivitas diplomasi itu tetap bergantung pada tindak lanjut lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Dengan tiga isu berjalan bersamaan—pelantikan pejabat, bantahan reshuffle, dan agenda diplomatik—Istana pada Senin ini tampak bergerak dalam ritme cepat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan keputusan yang diambil tidak berhenti sebagai seremoni, melainkan menghasilkan koordinasi pemerintahan yang lebih tertib dan berdampak langsung bagi publik.