JATIMNET.COM, Jember – Sekelompok warga menamakan diri Gerakan Reformasi Jember menggelar orasi di depan rumah dinas bupati, Pendopo Wahyawibawagraha. Sejumlah massa yang mengikuti aksi ini menyoroti kebijakan Bupati Jember, Faida yang dinilai otoriter.

Salah satu tuntutan Gerakan Reformasi Jember (GRJ) adalah meminta Faida dicopot sebagai Bupati Jember. Alasannya Faida sudah melakukan sederet pelanggaran dalam kebijakannya.

“Faida sudah gagal menjalankan tugas sebagai bupati. Otoriter dan kerap melanggar aturan. Sebaiknya mundur,” kata salah satu koordinator lapangan (Korlap) aksi, Kustiono Musri, Selasa 21 Januari 2020 siang.

BACA JUGA: Kejutan, Faida Kunjungi Gedung DPRD Jember

Massa juga mendesak agar aparat penegak hukum serius menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Jember. Mereka mensinyalir ada keterlibatan orang dekat pejabat pemkab dalam sejumlah proyek bermasalah.

Dalam aksi tersebut, Kustiono Musri juga mendesak BPK mengaudit laporan keuangan pemkab. Hal ini tak lepas dugaan kerugian negara akibat kesalahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemkab Jember sejak 2019.

“Dengan sengaja melanggar aturan dan mengabaikan upaya DPRD Jember untuk melakukan pengawasan lewat interpelasi dan angket,” Kustiono menambahkan dalam orasinya.

BACA JUGA: Lagi, Proyek di Pemkab Jember Ambruk sebelum Diserahterimakan

Persoalan lain yang menjadi sorotan kelompok Gerakan Reformasi Jember dalam aksinya adalah kebijakan pencairan anggaran pemkab yang diberikan ke Rumah Sakit Bina Sehat. Sementara rumah sakit tersebut adelah warisan dari orang tua Faida.

“Ada konflik kepentingan dalam kebijakan tersebut. Itu uang rakyat, bukan uang pribadi,” tegas Kustiono.

Aksi dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berakhir dua jam kemudian. Disebutkan Musri peserta demo diperkirakan antara 50-70 orang dari berbagai daerah.