JATIMNET.COM, Jember – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berkembang terlalu cepat tanpa diimbangi kesiapan sistemik yang memadai.

Ketua DPC GMNI Jember, Abdul Aziz al Fazri, mengatakan program tersebut memang memiliki tujuan positif untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia. Namun, ia menilai pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola, pengawasan, dan kesiapan kelembagaan.

“Program MBG secara normatif memiliki tujuan yang progresif, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata. Namun, besarnya skala program harus diimbangi dengan kesiapan tata kelola, pengawasan, dan kesiapan kelembagaan yang matang,” ujarnya, Sabtu, 16 Mei 2026.

Aziz menjelaskan pemerintah menargetkan 19,47 juta penerima manfaat MBG pada 2025. Jumlah tersebut diproyeksikan melonjak menjadi 82,9 juta penerima pada 2026.

Tidak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan anggaran program dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun pada tahun berikutnya. Lonjakan anggaran tersebut menjadikan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu lembaga dengan alokasi dana terbesar dalam APBN.

Menurut Aziz, ekspansi program yang sangat cepat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ambisi kebijakan dan kesiapan implementasi di lapangan.

Ia juga menyoroti masih adanya persoalan administratif, standar fasilitas, hingga sanitasi dalam implementasi sejumlah SPPG di berbagai daerah.

“Pembangunan SPPG bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan sistem pengelolaan yang matang dan kesiapan kelembagaan yang kuat,” katanya.

GMNI Jember menilai pemerintah perlu memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan sebelum memperluas cakupan program secara besar-besaran.

Di tengah kritik terhadap implementasi MBG, GMNI Jember juga menolak rencana pembangunan SPPG di lingkungan Universitas Jember. Organisasi tersebut menilai kampus tidak seharusnya dijadikan pelaksana teknis program pemerintah di luar fungsi tridarma perguruan tinggi.

Aziz menegaskan kampus harus tetap menjadi ruang akademik yang independen dan berfungsi sebagai pusat produksi pengetahuan serta kajian kritis.

“Perguruan tinggi bukan perpanjangan tangan birokrasi negara yang hanya bertugas mengeksekusi kebijakan,” ujarnya.

GMNI Jember juga meminta Universitas Jember mengedepankan fungsi akademik sebagai pusat kajian, pengawasan, dan evaluasi ilmiah terhadap implementasi Program MBG, bukan menjadi operator program.

Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut mengingatkan perguruan tinggi masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam bidang pendidikan dan riset. Menurut Aziz, kampus perlu memprioritaskan peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan penelitian, kesejahteraan tenaga pendidik, dan akses pendidikan yang lebih inklusif.

“Jangan sampai pembangunan fasilitas di luar fungsi utama perguruan tinggi justru mengalihkan perhatian, energi, dan sumber daya institusi dari agenda akademik yang lebih mendesak,” katanya.