JATIMNET.COM, Surabaya - Ketua Fraksi PDIP Jatim Sri Untari menilai angka kemiskinan ekstrem di daerahnya masih terlalu tinggi. Ia berharap Pemprov kosentrasi untuk segera menekannya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta orang dengan persentasi mencapai 4,4 persen. 

“ Dalam konteks ini yang menjadi penyebabnya salah satunya adalah masih banyaknya kekosongan jabatan di OPD Pemprov Jatim. Pejabat Plt tak berani membuat kebijakan strategis, dampaknya tentunya serapan rendah," ujarnya di Surabaya, Kamis 2 September 2021. 

Ia menyebut kosongnya sejumlah jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD) masih berhubungan dengan kemiskinan ekstrem di Jatim. Kebijakan yang harusnya cepat kepada masyarakat, harus tersendat. Padahal, kata Untari, dalam hal pembangunan Jatim selalu progresif.

Sekarang sektor-sektor yang justru bisa menjalankan pemulihan ekonomi secara cepat harus tersendat karena kepala OPD masih dijabat pelaksana tugas. Ujungnya, penyerapan anggaran jadi tidak maksimal.

Baca Juga: Anwar Sadad Pertanyakan Angka Kemiskinan Jatim yang Masih Tinggi

Fraksi PDIP DPRD Jatim mendorong agar gubernur secepatnya mengisi pejabat definitive dilingkungan OPD nya. “Semuanya sudah lengkap. Ada tim pansel yang terdiri akademisi yang saat ini tinggal menjalankan saja. Gubernur tinggal perintah saja asal sesuai prosedur,” lanjutnya.

Kekosongan jabatan ditingkat OPD Pemprov Jatim sudah satu tahun lebih sehingga perlu secepatnya dilakukan pengisian. "DPRD Jatim sudah berulang kali mendorong agar segera diisi, namun tak dilaksanakan oleh gubernur,” katanya.

Sekadar diketahui, Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk ekstrem di Jawa Barat mencapai 1,8 juta orang dengan persentase sebesar 3,6 persen.

Kemudian disusul oleh Jawa Timur dengan jumlah angka kemiskinan ekstrem sebanyak 1,7 juta orang dengan persentase sebanyak 4,4 persen, dan Jawa Tengah dengan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta dengan persentase mencapai 4,4 persen.