Logo

Eri Ingatkan Lurah dan Camat Terapkan Administrasi Kependudukan Terintegrasi

Reporter:

Selasa, 02 August 2022 13:00 UTC

Eri Ingatkan Lurah dan Camat Terapkan Administrasi Kependudukan Terintegrasi

SERAP ASPIRASI. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kemeja putih) dalam acara Ngobrol Santai (Ngobras) bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Rini Indriyani di Ballroom Rich Palace, Surabaya, Selasa, 2 Agustus 2022.. Foto: Humas Pemkot Surabaya

JATIMNET.COM, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali menggelar “Ngobras” (Ngobrol Santai) bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Rini Indriyani di Ballroom Rich Palace, Selasa, 2 Agustus 2022. Seperti biasa, Eri didampingi jajaran asisten, Kepala PD, Camat, dan Lurah. 

Ngobras kali ini diikuti 1.551 Kader Surabaya Hebat (KSH) dari dua kecamatan, yakni Tegalsari dan Genteng. Dalam kesempatan ini, satu persatu kader mencurahkan berbagai usulan dan keluhan kepada orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) tersebut. 

Salah satu keluhan yang disampaikan kepada Eri adalah soal aplikasi Sayang Warga dan pengisian data serta insentif kader Kecamatan Genteng. Menanggapi curhatan dari KSH, Eri langsung memberikan solusi. 

BACA JUGA: Pelayanan Adminduk di Surabaya Semakin Mudah, Sehari 3.000 Pemohon

“Ketika data warga sudah masuk ke aplikasi Sayang Warga, itu tidak perlu membuat laporan lagi, cukup itu tok (saja), apa lagi minta fotokopi KTP,” kata Eri. 

Eri menegaskan ketika Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan kepada warga yang mengalami kesusahan, tidak perlu lagi meminta data seperti fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) karena semua itu sudah terdata di dalam aplikasi Sayang Warga. 

“Kalau ada anak buah saya yang minta data KTP atau KK, enggak usah dikei (jangan diberi). Saya haramkan Lurah, Camat, dan Puskesmas njaluk (minta) fotokopi KTP dan KK, ini koreksi betul buat kami,” kata Eri. 

Eri mengatakan sebenarnya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu sudah pasti terdaftar di aplikasi Sayang Warga. Oleh karena itu, Lurah, Camat, dan Puskesmas tak perlu lagi meminta kopian KTP atau KK warga yang akan dibantu. 

BACA JUGA: Armada Jempol Sekti Beri Layanan Adminduk di Kampung dan Sekolah Surabaya

Eri menyampaikan pendataan warga itu harus sudah terintegrasi satu sama lain, baik itu dari kelurahan, kecamatan hingga ke OPD terkait. Masih adanya sistem administrasi manual tersebut, menurutnya, ada yang perlu diperbaiki dan dievaluasi agar pelayanan semakin baik. 

“Kalau sudah ada aplikasi tapi masih diminta berkas, yo onok sing salah (ada yang salah) di sistem itu. Saya bilang ke semua kader, kalau diminta (fotokopi KTP dan KK) jangan kasih. Smartcity yo ngene iki (ya seperti ini) harus terintegrasi,” katanya. 

Eri menambahkan setelah menerima kunjungan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, Senin, 1 Agustus 2022, Pemkot Surabaya mendapat apresiasi karena memberi insentif senilai Rp400 ribu kepada KSH. Menurut Dante, insentif Pemkot Surabaya paling tinggi ketimbang kota - kota lain di Indonesia. 

“Menurut beliau, insentif KSH ini paling tinggi, bahkan di kota lain ada yang enggak dapat. Beliau juga mengatakan, terkait insentif itu akan disampaikan dalam rapat di sana (pusat), untuk bentuknya kami belum tahu pasti,” katanya.