JATIMNET.COM, Surabaya – Sejumlah media massa asing memberitakan kematian enam demonstran dan seorang tentara dalam unjuk rasa yang berujung ricuh di Kabupaten Deiyai, Papua, Rabu 28 Agustus 2019.

Theguardian.com mengutip sumber anonimnya, untuk alasan keamanan narasumber, menyebutkan polisi menembaki demonstran di luar kantor kabupaten. Meski ditembaki, para demonstran tetap duduk sebagai bentuk protes.

Aljazeera.com menulis laporan serupa. Bahkan media berbahasa Arab dan Inggris yang berbasis di Doha, Qatar ini mengutip keterangan saksi yang melihat peristiwa penembakan itu. Sejumlah demonstran tergeletak di depan kantor bupati, meski tak bisa memastikan mereka meninggal.

Menurut saksi, sebelum penembakan terjadi, demonstran mengibarkan bendera Bintang Kejora. Mengutip laporan media lokal Suarapapua.com,  Aljazeera menyebutkan enam orang demonstran tewas dalam peristiwa itu.

BACA JUGA: Komnas HAM Desak Kejagung Tuntaskan Pelanggaran HAM di Papua

Polisi membantah adanya kematian enam demonstran itu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan berita itu sebagai bentuk “provokasi”. Malah, ia menyebutkan seorang tentara tewas dan tiga polisi terluka ketika sekitar seribu orang menyerbu kantor bupati, yang telah didemo 150 orang, dengan panah dan senjata tajam.

Tentara Nasional Indonesia menuding pemberitaan kematian enam demonstran dalam peristiwa itu sebagai kabar bohong. Melalui akun twitter miliknya, @Puspen_TNI, mereka memampang tangkapan layar laporan Reuters berjudul “Six killed as Indonesian forces on protesters in Papua-resident” bertarikh August 28, 2019/2:15 PM dan melabeli sebagai hoaks.

Jatimnet.com menelusuri tautan yang diberikan pengguna twitter @bungjesss yang merespon cuitan @Puspen_TNI. Hasilnya, tautan itu mengarah pada berita berjudul “Shooting at protest in Indonesia’a Papua, police say three dead” bertanggal persis dengan tangkapan layar berita di akun @Puspen_TNI.  

Tudingan TNI pada media asing memberitakan laporan palsu menuai kritik warganet. Mereka malah menyebut keputusan pemerintah memblokir internet di Papua sebagai pembatasan akses informasi publik.

BACA JUGA: Soal Pemblokiran Internet di Papua, Ombudsman Panggil Menkominfo

Jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono menyoroti kredibilitas media nasional dibanding media asing tentang pemberitaan demonstrasi di Papua ini. Melalui akun twitter miliknya, ia memajang tangkapan layar berita Aljazeera dan Reuters yang menonjolkan kematian enam demonstran, serta dua media nasional yang memberitakan kematian seorang tentara.

“Kredibilitas informasi dari sumber-sumber resmi sedang jatuh. Arus informasi diblokir, sehingga keterangan resmi adalah bagian dari monopoli informasi,” tulisnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember Mahrus Sholih menuntut semua pihak tak mengintervensi wartawan dan media dalam pemberitaan.

“Kami melihat ada upaya pelarangan dari pihak-pihak tertentu kepada awak media agar tidak meliput atau menyiarkan demonstrasi tersebut,” katanya melalui pernyataan tertulis yang diterima Jatimnet.com, Kamis 29 Agustus 2019.

Sumber: Aljazeera, Reuters, The Guardian