JATIMNET.COM, Probolinggo - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Probolinggo bakal mengembangkan pusat data informal perekonomian. Tujuannya, memunculkan potensi  investasi berkelanjutan di daerah tersebut.

‎Wakil Ketua Kadin Kota Probolinggo Anton mengatakan bahwa pengembangan pusat data informal perekonomian memiliki peran penting bagi daerah.

Apalagi, sejauh ini pihaknya belum memiliki data resmi terkait pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Dampaknya, stakeholder di Kota Probolinggo tidak dapat menunjukkan data display ketika dihubungi calon investor.

‎"Maka dari itu, kami ingin ada pusat data informal yang dikembangkan," kata Anton mewakili Ketua Kadin Kota Probolinggo Roy Rianto Gunadi, Sabtu, 29 Maret 2025.

BACA: PLN Nusantara Power UP Paiton Bagikan 1.000 Paket Sembako pada Warga Probolinggo dan Situbondo 

‎Untuk mewujudkan rencana itu, Anton menyatakan bahwa secara administrasi pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perizinan, Dinas Ketenagakerjaan, dan organisasi perangkat daerah lain yang terkait.

Langkah itu dijalankan untuk mendapatkan data terkait dengan pertumbuhan investasi di Kota Probolinggo.

‎"Artinya, kami ingin melengkapi data yang dimiliki pemerintah daerah atau data primernya, sehingga nantinya bisa disokong oleh data sekunder para pengusaha," Anton menerangkan.

Ia menegaskan bahwa untuk proses percepatan pertumbuhan iklim investasi, pihak Kadin Kota Probolinggo bakal membentuk dua badan ad hoc.

BACA: Menjelang Lebaran, Pesanan Kaligrafi Serbuk Kayu di Probolinggo Naik 20 Persen

‎Pertama, yang mengatur tentang revitalisasi ekosistem bisnis dan perekonomian daerah. Badan ini diharapkan mampu menyelesaikan beberapa persoalan yang bersifat lokal bersama pemerintah daerah maupun stakeholder yang lain.

‎"Stakeholder tersebut di antaranya, pihak kepolisian, kejaksaan atau yang lain," ujar Anton.

‎Sedangkan badan ad hoc kedua yang akan dibentuk berperan mengatur tentang pengembangan inovasi daerah. Hal itu dilakukan karena ada banyak hal di Kota Probolinggo yang sudah tertinggal.

‎Anton menegaskan, tidak bermaksud menggantikan peran pemerintah daerah. Akan tetapi, ada beberapa hal dalam inovasi daerah yang membutuhkan terobosan-terobosan dengan menggunakan cara-cara nonkonvensional.

‎"Dalam artian harus menggunakan cara yang interaktif dengan masyarakat dan berbagai pihak," jelasnya.