Dua Saksi Ahli dari Jaksa Diklaim Ringankan Ahmad Dhani

JATIMNET.COM, Surabaya - Pengadilan Negeri Surabaya kembali menggelar sidang lanjutan kasus vlog terdakwa Ahmad Dhani, Selasa 19 Maret 2019. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi ahli IT serta ahli Hukum Pidana.

Dua ahli yang dihadirkan di persidangan yang dipimpin Ketua Majelis R Anton Widyopriyono ini antara lain Dendy Eka Puspawadi yang juga Kepala Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jatim dan Yusuf Yacobus.

Sidang kali ini diklaim cenderung meringankan Ahmad Dhani menyusul penolakan tim kuasa hukum terdakwa terhadap keterangan ahli IT.

BACA JUGA: Sidang Kali Ini, Ahmad Dhani Kenakan Peci Imamah

Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum ahmad Dhani mempertanyakan profil Dendy yang bukan ahli IT seperti yang dihadirkan. Pendidikan terakhir saksi ahli ini justru strata 1 jurusan kimia. "Apakah benar ahli ini lulusan strata 1 jurusan kimia," ucap Aldwin Rahardian, salah satu pengacara Ahmad Dhani di persidangan.

Pertanyaan kuasa hukum Ahmad Dhani dibenarkan oleh Dendy. Ia mengakui pendidikan terakhirnya strata satu jurusan kimia. "Betul saya pendidikan terakhir saya starta 1 jurusan Kimia," ucapnya.

Mendengarkan jawaban ahli, tim pengacara Ahmad Dhani langsung memprotes. Kuasa hukum menilai ahli yang dihadirkan Jaksa tidak berkompeten. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikannya dianggap tidak sesuai dengan keahlian yang saat ini dibutuhkan, yakni ahli ITE.

BACA JUGA: Vlog Ahmad Dhani Sebut "Idiot" Diputar di Persidangan

"Kami menolak ahli ini, karena tidak kompeten dan tidak kredibel. Sebagai ahli, yang bersangkutan pendidikan terakhirnya sarjana kimia, dan tidak memiliki sertifikasi sebagai ahli. Jadi kami sudah tidak ada pertanyaan lagi," tambah Aldwin.

Majelis hakim mencatat keberatan para kuasa hukum tersebut dan ahli kemudian dipersilahkan meninggalkan tempat.

Sementara itu, ahli pidana yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yusuf Yacobus mencabut keterangannya yang ada di berita acara pemeriksaan (BAP).

BACA JUGA: Mulan Jameela Hadiri Sidang Ahmad Dhani

Saksi ahli ini justru sependapat dengan pengacara jika pelaporan yang dilakukan oleh perkumpulan atau badan hukum tidak dapat dibenarkan meski diperbolehkan. "Jadi kalau pelapornya Koalisi Bela NKRI tidak dapat dibenarkan meski diperbolehkan," ucapnya.

Karena itu, Aldwin menilai sebagai delik aduan yang bersifat absolut, seperti keterangan ahli pidana, seharusnya yang merasa dirugikan yang melaporkan. "Tuduhan untuk menghina pada perbuatan, bukan kata sifat seperti dungu atau idiot," ucapnya.

Dengan keterangan saksi ini, Aldwin menilai jika Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP, tapi dapat dijerat dengan pasal 315 KUHP, yaitu penghinaan ringan dimana ancaman pidananya hanya 4 bulan. "Jadi, keterangan ahli ini sangat meringankan dan menguntungkan kami," ucapnya.