Logo

DPRD Tuban Soroti Lelang Proyek yang Dimulai Pertengahan Tahun

Pekerjaan berpotensi molor dari jadwal
Reporter:,Editor:

Rabu, 01 July 2026 11:30 UTC

DPRD Tuban Soroti Lelang Proyek yang Dimulai Pertengahan Tahun

Rapat paripurna DPRD Tuban dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah atas laporan Banggar dan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu, 1 Juli 2026. Foto: Zidni Ilman.

JATIMNET.COM, Tuban – DPRD Tuban kembali menyoroti pelaksanaan lelang proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban yang baru dimulai pada pertengahan tahun.

Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan hingga melewati batas tahun anggaran.

Sorotan itu mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Tuban dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah atas laporan Badan Anggaran (Banggar) dan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu, 1 Juli 2026.

Dalam forum tersebut, DPRD mengingatkan pola pelelangan yang baru berlangsung pada Juni bukan kali pertama terjadi.

Berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya, proyek yang proses pengadaannya dimulai setelah pertengahan tahun kerap terlambat diselesaikan. Apalagi, pelaksanaan pekerjaan saat memasuki musim hujan.

Menanggapi hal itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengaku sepakat bahwa proses pengadaan idealnya dimulai sejak awal tahun.

"Saya sangat sepakat apa yang diusulkan oleh teman-teman legislatif, di mana kalau bisa diawali di awal tahun," ujar bupati yang akrab disapa Lindra.

Namun, menurutnya, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala sehingga proses lelang tidak selalu dapat dimulai pada Januari.

"Memang kita sudah mencoba beberapa sistem itu. Untuk pas di bulan Januari memang mengalami hal-hal yang sulit karena ada dinamika yang terjadi. Misalnya, kita harus menunggu regulasi-regulasi dari atas, siapa tahu ada yang berubah atau tidak. Sehingga kalau semuanya sudah dinyatakan clear, maka kita akan menjalankan," jelasnya.

Lindra mengatakan, dinamika tersebut berkaitan dengan sumber pembiayaan pembangunan yang tidak hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembiayaan pembangunan juga dari dana transfer pemerintah pusat serta program kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyesuaikan pelaksanaan pengadaan dengan kepastian regulasi dan alokasi anggaran.

Meski demikian, ia memastikan kondisi fiskal Kabupaten Tuban cukup baik. Pada 2025, realisasi PAD bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

"Kalau PAD Rp800 miliar lebih, sehingga di tahun 2025 kita melampaui targetnya, 104 persen dari capaian target kita," pungkasnya.