JATIMNET.COM, Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mulai mengisi sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas yang kosong. Usai kritikan keras yang dilontaskan DPRD Jawa Timur. 

Beberapa waktu lalu kritikan muncul menyoroti banyak kepala OPD yang masih kosong. Legislatif meminta Gubernur Khofifah segera mengisinya karena dinilai berkaitan dengan kinerja Pemprov Jatim. 

DPRD dan Pemprov pun mengadakan pertemuan, Rabu 28 Juli 2021 membahas kekosongan tersebut. Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan, ada komunikasi yang tersumbat sehingga perlu segera diperbaiki bersama. 

"Pertemuan ini untuk mencairkan komunikasi yang tersumbat tersebut," ujarnya setelah pertemuan tertutup dengan Gubernur Khofifah bersama perwakilan BPK RI di Jatim di gedung DPRD Jatim, Rabu, 28 Juli 2021. 

Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pesimis Perpanjangan PPKM Darurat Mampu Merubah Keadaan

Menurut gubernur, kata Kusnadi, assesment yang dilakukan oleh tim seleksi sejatinya sudah tuntas pada Juni lalu. Hanya saja ada pro kontra terkait mekanisme pelantikan harus dihadiri yang bersangkutan karena ada penandatanganan pakta integritas. 

Sementara, situasi sedang tidak memungkinkan melantik dengan banyak orang. Pandemi Covid-19 gelombang kedua tengah menghantam Jawa Timur. 

"Awalnya direncanakan pada awal Juli 2021 karena masih ada sejumlah pejabat yang terpapar Covid. Namun pemerintah tiba-tiba memberlakukan PPKM Darurat sehingga terpaksa diundur lagi," kata dia. 

Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu tetap meminta Pemprov segera mengisi kepala OPD kosong. "Kami tadi sudah sampaikan kepada beliau. Semua itu jabatan vital tapi ya tinggal bagaimana gubernur nanti dan kita juga tidak berharap harus cepat-cepat diangkat sehingga asal terisi tanpa mempertimbangkan kapasitas pejabat tersebut memenuhi atau tidak," ungkapnya.

Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Ungkap Penyebab Covid-19 Merajalela, Sarankan Vaksin Basis Keluarga

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menambahkan bahwa pertemuan tadi untuk memecah kebuntuan komunikasi antara Kepala Daerah dan DPRD Jatim. Sebab di saat pandemi ini kan masing-masing sibuk dengan tugas masing-masing. "DPRD sibuk turun ke masyarakat, mengadakan baksos, dan lain-lain.

Kepala daerah dan aparat birokrasi juga sibuk memastikan bahwa di masa pandemi ini semuanya berjalan baik. Nah, di tengah-tengah itu banyak informasi yang butuh konfirmasi langsung dari kepala daerah. Misalnya soal jumlah pasien yang meninggal, yang dirawat, juga soal bansos, insentif nakes, dan lain-lain," katanya.

Sebelumnya Gubernur Khofifah telah melantik sejumlah kepala OPD yang masih kosong, Rabu 28 Juli 2021. Tinggal beberapa lagi yang memang masih belum terisi, Seperti Dinas Kesehatan, Biro Ekonomi, Biro Pemerintahan, Asisten I dan II, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya, dan Dinas Peternakan. Mengingat semua jabatan itu penting.