JATIMNET.COM, Surabaya – Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terutama untuk kelas tiga, mendapat penolakan dari legislator. Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan jika kenaikan tersebut memberatkan masyarakat ekonomi lemah.

"Hampir 60 persen peserta BPJS Kesehatan itu berada di kelas tiga, makanya kami tolak," kata dia di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta, Senin, 16 September 2019. 

Sedangkan iuran untuk kelas satu dan dua, Dede Yusuf meminta pemerintah agar bisa mencari solusi yang terbaik dengan alasan-alasan kuat agar dapat diterima semua pihak.

BACA JUGA: PMII Gresik Desak Pemerintah Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Berdasarkan kajian yang dilakukan pemerintah, biaya kebutuhan masyarakat yang sifatnya konsumtif jauh lebih besar jika dibandingkan iuran BPJS Kesehatan.

"Jadi biaya beli rokok atau duduk di kafe itu lebih besar dari pada iuran BPJS kesehatan," ujarnya.

Meskipun demikian, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut mengingatkan pemerintah khususnya BPJS Kesehatan agar memperbaiki layanan apabila kenaikan iuran resmi diterapkan.

Karenanya, ujar dia hal itu mutlak dilakukan BPJS Kesehatan termasuk melunasi segala macam utang kepada pihak rumah sakit. Pada prinsipnya kenaikan tersebut harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas bukan menutup devisit. 

Sumber: Suara.com