JATIMNET.COM, Surabaya – DPRD Jawa Timur langsung mengebut pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Warah Sundari Renny Pramana meminta Pemprov Jawa Timur yang menjadi mitra Komisi E untuk tidak main-main terhadap anggaran 2020. Ia berharap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan waktu yang mepet.

“Kami meminta RKA harus diserahkan jauh-jauh hari sebelum pembahasan. Tujuannya agar ada waktu bagi Komisi E untuk mempelajarinya,” ujar Renny, Jumat 18 Oktober 2019 lalu.

BACA JUGA: Alat Kelengkapan Resmi Disahkan, DPRD Jatim Kebut Tenggat Susun APBD 2020

Politikus dari PDI Perjuangan itu ingin pembahasan RAPBD dilakukan secara mendalam. Sebab itu, dirinya mendorong agar penyerahan RKA tidak dilakukan malam hari sebelum rapat dengar dengan Komisi E.

Menurut Renny, pendalaman materi sebelum pembahasan bersama sangat penting untuk lebih memaksimalkan pengawasan dan pengkritisan anggaran. Pihaknya tak segan akan menjadwal ulang rapat apabila materi yang diberikan secara mendadak.

“Kami serius mengkritisi tiap item yang diusulkan, agar program yang diajukan dan dianggarkan benar-benar memberi manfat bagi masyarakat Jatim,” tuturnya.

BACA JUGA: RPJMD Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,67 Persen

Di RAPBD 2020, lanjut Renny, ada sejumlah masalah serius yang dibahas Komisi E. Di antaranya, kemiskinan, stunting, pendidikan dan kesehatan. Empat poin itu menjadi kosentrasi yang wajib dibahas secara teliti.

“Ini menjadi sorotan utama nantinya. Kami berharap hal itu serius dilakukan OPD terkait. Sebab dari data yang ada, hal itu masih perlu ditekan lagi agar target kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud,” tandasnya.