Disnakertrans Minta Pelaporan Masalah THR ke Posko Pemprov Jatim

JATIMNET.COM, Surabaya - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Himawan Estu Subagjo menyayangkan adanya buruh yang tidak melaporkan permasalahan tunjangan hari raya (THR) ke Posko THR Pemprov Jatim.

Himawan mengatakan pihaknya tidak bisa memfasilitasi penyelesaian masalah THR jika tidak menerima laporan dari buruh. “Tidak bisa (menyelesaikan kami). Ada institusinya, dan kami sudah buka posko,” ujar Himawan ditemui di Gedung Negara Grahadi, Sabtu 1 Mei 2019.

Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jawa Timur ini menuturkan, seharusnya para buruh yang melapor ke Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, juga mengadukan nasibnya ke posko THR Pemprov Jatim. Sehingga, seluruh masalah dapat ditengahi dan diselesaikan.

BACA JUGA: THR Bermasalah, Ratusan Buruh se-Jatim Mengadu ke LBH Surabaya

Sejauh ini, menurut Himawan, ada 18 perusahaan yang telah dilaporkan kepada Disnakertrans Jatim melalui posko karena tidak membayar THR. Dari jumlah itu, empat diantaranya telah diselesaikan. Sisanya secara bertahap akan diselesaikan antara pengusaha dengan para buruh.

Himawan mengatakan Disnakertrans Jatim berjanji akan menengahi permasalahan THR ini. “Kami mau menyelesaikan ya itu saja. Kalau lapor ke kami, akan kami selesaikan. Pengusahanya kami panggil,” ungkapnya.

BACA JUGA: Begini Modus Perusahaan Hindari Bayar THR Karyawannya

Jika pada mediasi tersebut pengusaha belum bisa memenuhi THR, kata Himawan, pengawas ketenagakerjaan dikirim untuk menjalankan pemeriksaan.

"Nanti bisa dikualifikasikan persoalannya, kalau memang masih THR nanti akan kami buat nota yang ditandatangani oleh pengusaha mau seperti apa skema pembayarannya,” tutur Himawan.

Sebelumnya, sebanyak 650 buruh se-Jawa Timur mengadukan nasib mereka ke LBH Surabaya karena perusahaan tempat mereka bekerja belum memberikan THR Keagamaan menjelang Idul Fitri 2019.

BACA JUGA: Enam Belas Perusahaan di Jatim Dilaporkan Tak Bayar THR

Koordinator posko pengaduan pelanggaran THR LBH Surabaya Habibus Shalihin mengatakan 650 buruh ini berasal dari tujuh perusahaan di lima kabupaten/kota di Jatim. Kasusnya bervariasi, ada yang pegawai tetap, dan ada juga yang pekerja kontrak atau outsourcing.

"57 persen pegawai tetap, 14 persen tenaga kontrak dan 9 persen outsourcing," kata Habibus Salihin, Jumat 31 Mei 2019.

Pelaporan terbanyak datang dari pegawai tetap yang kini masih dalam proses PHK, atau belum berkekuatan hukum tetap.