JATIMNET.COM, Surabaya - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan kembali jaminan Pemerintah untuk ikut bersama menjaga independensi Pers Nasional.

"Saya sebagai menteri, selalu berdiri yang paling depan untuk menjaga tidak ada keputusan turunan dari UU Pers Nomor 40 yang berupa peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Independensi pers kita jaga bersama-sama," tegasnya dalam Konvensi Media Massa di Surabaya, Jumat 8 Februari 2019.

Menurut Rudiantara, pers harus bisa beradaptasi dengan dinamika digitalisasi yang tidak bisa dihindari. Salah satu bentuk adaptasi yang perlu dilakukan berkaitan dengan perkembangan teknologi digital adalah mengubah proses bisnis.

BACA JUGA: Kualitas Media Buruk Jadi Ancaman Bagi Kebebasan Pers

Ia menjelaskan model bisnis lama dalam industri pemberitaan biasanya ada pemilik media dari daerah atau dari manapun mendirikan perusahaan. "Simpan uang, dilihat siapa yang sahamnya paling besar dialah yang kendalikan perusahaan," ungkapnya dalam laman Kominfo.go.id.

Sementara model bisnis baru yang sejalan dengan digitalisasi terdapat pergeseran atau perubahan. Menurut Menteri Kominfo model digital memisahkan antara kepemilikan dengan investasi.

"Investor masuknya memperkuat, sehingga founder share-nya jadi minoritas tetapi pengendalian masih ada di founder. Investor paling masuk jadi komisaris," terangnya.

BACA JUGA: Jelang HPN di Surabaya, Begini Imbauan Dewan Pers

Saat ini menurut Rudiantara di Indonesia masih sedikit start up digital yang fokus ke media atau industri pemberitaan.

Konvensi Media Massa bertema Media Massa Di Tengah Terpaan: Winner Takes All Market digelar dalam rangkaian Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2019. Mengenai tema itu, Menteri Kominfo mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat.

"Jangan pusingkan dengan teknologi. Teknologi harus kita kuasai dan dimanfaatkan untuk bisnis kita. Core business pers adalah SDM dan konten," tandasnya.

Rudiantara juga menjelaskan perkembangan teknologi yang kian memudahkan manusia. Meskipun pada saat bersamaan menjelaskan upaya Pemerintah untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital yang memberikan nilai tambah. 

BACA JUGA: Membincang Jurnalisme dan HAM di Indonesia

"Kita pemerintah tidak dalam posisi menghalangi perkembangan teknologi digital," tegasnya.

Soal dukungan terhadap pemanfaatan teknologi digital, kata Rudiantara, Indonesia tengah mengupayakan keberimbangan dalam perlakuan terhadap pembuat konten dan penyedia platform. Ia menjelaskan dalam konteks penanganan hoaks yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku tapi juga penyedia platform.

"Di kita ada peringatan kesatu, kedua dan ketiga baru kita tutup. Kita sedang siapkan agar bisa ada balance antara kebebasan berpendapat dengan mengendalikan hal negatif dari digital," jelasnya.

BACA JUGA: Remisi Pembunuh Jurnalis, Jokowi Akan Digelari Musuh Kebebasan Pers

Diskusi Konvensi Media Massa itu diikuti sekitar 750 jurnalis se-Indonesia. Hadir pula Ketua PWI Atal Depari dan Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo. Hadir pula Mantan Menteri Kominfo Muhammad Nuh, Mantan Ketua PWI Margiono, Mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan, pengusaha media Chairul Tanjung dan Direktur Utama Metero TV Tommy Suryopratomo.  

Hadir pula Duta Besar dari 25 negara sahabat, antara lain: Amerika Serikat, Rusia, Austria, Kamboja, Bangladesh, Maroko, Lebanon, Taiwan, Serbia, Bosnia, Herzgovina, Mesir, Jepang, Slovakia, Thailand, Belanda, Iran, Australia, Pakistan, Singapura, Ceko, Bulgaria, Yunani, dan Seycheles.

Tahun ini HPN mengangkat tema “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Digital”. Beragam kegiatan digelar untuk mengupas berbagai aspek mengenai industri pers. Mulai dari Pameran Karya Pers dan Teknologi Informasi, seminar, workshop, konvensi media massa, hingga acara puncak peringatan HPN.