Di Banyuwangi Luhut Tepis Lima Hoaks Serang Pemerintah 

Ahmad Suudi

Kamis, 11 April 2019 - 16:55

JATIMNET.COM, Surabaya - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, membeberkan informasi palsu atau hoaks, yang menyerang pemerintah di forum rapat 3 pilar Kabupaten Banyuwangi, Kamis 11 April 2019.

Diapun menyertakan bantahan atas semua hoaks tersebut.

Pertama, tentang infrastruktur yang disebut tidak layak jadi prioritas karena "kita tidak makan infrastruktur". Menurut Luhut, kemajuan transportasi, yang juga digunakan untuk distribusi bahan makanan, sangat dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi nasional.

Pertimbangannya tahun 2045 hingga 2050, Jawa akan menjadi kota pulau hingga membutuhkan moda-moda transportasi yang memadai.

BACA JUGA: Ulama Jadi Tim Sukses, Waketum MUI: Organisasi Netral

Tidak hanya jalan tol Merak - Banyuwangi yang akan tersambung tahun 2020, pemerintah juga menyiapkan kereta api Jakarta – Surabaya, berkecepatan150 km/jam.

"Mimpi kami sejak awal tol tersambung dari Banjarnegara ke Banyuwangi, dan menjadi jalur logistik bagi industri untuk mengembangkan ekonomi," kata Luhut.

Kedua, terkait hutang negara yang disebut sangat banyak.

Menurut Luhut, hutang Indonesia masih terbilang kecil dibandingkan rasio hutang negara-negara G20 lainnya.

BACA JUGA: Mafindo Dorong Polri Turun Selidiki Hoaks Server KPU

Dia mengatakan rasio utang Indonesia pada Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan saat ini adalah 29 persen, lebih kecil dari Singapura sebesar 110 persen, dan Malaysia 57 persen.

Ketiga mengenai harga kebutuhan pokok yang disebut terlalu tinggi. Luhut mengatakan, sembarangan menurunkan harga akan berdampak buruk pada produsen, misalnya petani.

Sehingga, Pemerintah tetap menggunakan ukuran inflasi untuk menyesuaikan harga pada daya beli masyarakat.

"Ada yang bilang harga-harga kebutuhan harus dimurahkan. Tidak sesederhana itu, karena apapun yang dibuat itu berdampak kalau tidak dilakukan dengan hati-hati," kata pria yang pernah bertugas di Kopassus TNI Angkatan Darat, selama 22 tahun itu.

BACA JUGA: Pemerintah Siap Hadapi Kemungkinan Boikot Uni Eropa soal Sawit

Keempat, tentang gerakan mendatangkan tenaga kerja asing dari Cina secara besar-besaran, untuk mengisi lapangan kerja dalam negeri.

Dia memaparkan, tenaga asing di Indonesia saat ini sebanyak 92 hingga 95 ribu orang, yang mengisi sebagian dari 124 juta lapangan kerja di dalam negeri.

Rasionya 0,7 persen, yang lagi-lagi lebih kecil dari tenaga asing di Singapura 23 persen, Malaysia 5 persen, dan Arab 33 persen, dari jumlah lapangan kerja yang tersedia.

"Kalau kita berikan semua pekerjaan kepada orang asing, itu tidak benar. Fitnah seperti ini jangan sampai merusak bangsa," katanya lagi.

BACA JUGA: Ke Banyuwangi, Luhut Dialog dengan Nelayan Muncar

Terakhir, mengenai utang yang sangat besar kepada Cina. Sedangkan, menurutnya, tidak ada kerjasama antar pemerintah Indonesia dan Cina. Bilapun ada, nilainya sangat kecil, yakni tidak lebih dari Rp 22 triliun.

"Sangat kecil kalau kita bandingkan dengan Jepang, sangat kecil kalau kita bandingkan dengan Amerika, sangat kecil kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan," tandasnya.

Baca Juga

loading...