JATIMNET.COM, Bogor – Apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 tidak serta-merta menghapus berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan jemaah Indonesia.

 

Di tengah penilaian bahwa pelaksanaan haji tahun ini berjalan lebih baik dibanding beberapa musim sebelumnya, pemerintah tetap menggelar evaluasi khusus di Hambalang, Bogor, yang menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar menjelang haji 2027.

 

Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (17/6/2026) memanggil Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Tim Pengawas Haji DPR, serta sejumlah pejabat terkait untuk membahas hasil pelaksanaan haji 2026.

 

Pertemuan tersebut digelar setelah berbagai laporan lapangan dari Kementerian Haji dan DPR mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih memerlukan perbaikan.

 

Secara umum, penyelenggaraan haji tahun ini memperoleh apresiasi dari sejumlah anggota Tim Pengawas Haji DPR. Beberapa perbaikan dinilai terlihat pada kualitas akomodasi, penataan layanan, hingga penerapan sistem yang lebih terintegrasi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

 

Namun di balik capaian tersebut, sejumlah persoalan lama kembali muncul dalam laporan pengawasan. Fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna masih menjadi titik paling krusial dalam operasional haji Indonesia.

 

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menilai belum terdapat perubahan mendasar dalam tata kelola fase tersebut meskipun sejumlah perbaikan telah dilakukan. Menurutnya, aspek mobilitas jemaah dan pemenuhan layanan selama puncak ibadah masih memerlukan perhatian serius.

 

“Belum ada perubahan tata kelola yang signifikan pada fase Armuzna,” ujar Marwan dalam evaluasi yang disampaikan Timwas Haji DPR.

 

Persoalan transportasi menjadi salah satu catatan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Tim Pengawas Haji DPR menemukan adanya keterlambatan armada yang mengangkut jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina.

 

Meski tidak sampai menimbulkan gangguan besar terhadap rangkaian ibadah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen pergerakan jutaan jemaah dari berbagai negara masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi.

 

Selain transportasi, kualitas fasilitas di kawasan Armuzna juga masih menjadi perhatian. DPR menyoroti kebutuhan peningkatan standar tenda, kapasitas ruang, serta kenyamanan jemaah selama menjalani puncak ibadah.

 

Masalah kepadatan di sejumlah titik dinilai tetap berpotensi muncul apabila tidak diantisipasi sejak tahap perencanaan.

 

Isu lain yang terus membayangi penyelenggaraan haji adalah kesehatan jemaah. Indonesia selama bertahun-tahun menghadapi tantangan tingginya proporsi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta. Kondisi tersebut membuat fase Armuzna menjadi periode dengan risiko kesehatan tertinggi.

 

Data Kementerian Haji menunjukkan masih terdapat ratusan jemaah yang memerlukan perawatan pasca-Armuzna. Angka tersebut memang lebih rendah dibanding beberapa musim sebelumnya, tetapi menunjukkan bahwa penguatan sistem istithaah kesehatan masih menjadi kebutuhan mendesak.

 

“Kesehatan jemaah harus menjadi perhatian utama karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan kelompok usia lanjut,” kata salah satu anggota Timwas Haji dalam evaluasi lapangan.

 

Di luar persoalan teknis, DPR juga mencatat sejumlah isu terkait layanan pendukung. Dugaan penyimpangan tarif layanan kursi roda sempat menjadi perhatian pengawas.

 

Selain itu, sistem kartu Nusuk yang menjadi identitas digital jemaah memang menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya, namun implementasinya tetap menjadi salah satu aspek yang terus diawasi karena berkaitan langsung dengan akses layanan di Arab Saudi.

 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar persoalan yang muncul pada haji 2026 bukanlah masalah baru. Banyak di antaranya telah menjadi tema evaluasi dalam beberapa musim haji sebelumnya. Perbedaannya, kini pemerintah memiliki Kementerian Haji yang secara khusus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

 

Karena itu, evaluasi di Hambalang tidak hanya mengukur kualitas pelaksanaan haji tahun ini, tetapi juga menjadi ujian awal bagi efektivitas kementerian baru tersebut.

 

Publik akan menilai apakah perubahan kelembagaan mampu menghasilkan perbaikan nyata atau sekadar memindahkan kewenangan administrasi tanpa dampak signifikan terhadap layanan jemaah.

 

Bagi Jawa Timur yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah jemaah terbesar di Indonesia, hasil evaluasi ini memiliki arti penting. Ribuan calon jemaah yang setiap tahun berangkat melalui Embarkasi Surabaya akan merasakan langsung dampak dari setiap kebijakan perbaikan yang dihasilkan pemerintah.

 

Mulai dari pembinaan kesehatan sebelum keberangkatan, kualitas layanan pemondokan, hingga manajemen mobilitas selama di Arab Saudi.

 

Rapat evaluasi di Hambalang memang menghasilkan apresiasi terhadap penyelenggaraan haji 2026. Namun pada saat yang sama, pertemuan tersebut juga memperlihatkan bahwa sejumlah persoalan klasik belum sepenuhnya teratasi.

 

Tantangan terbesar pemerintah kini bukan lagi mempertahankan narasi keberhasilan, melainkan memastikan berbagai catatan yang berulang muncul setiap tahun benar-benar dapat diselesaikan sebelum musim haji berikutnya dimulai.