JATIMNET.COM, Probolinggo – Wali Kota Probolinggo dr Aminuddin menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem yang tengah berlangsung.

Kewaspadaan, menurutnya, dibutuhkan karena Kota Probolinggo tetap berada di kawasan rawan bencana, terutama potensi dampak cuaca ekstrem.

‎“Angin Gending membantu menetralkan tekanan cuaca, tapi itu bukan alasan untuk lengah. Mitigasi harus diperkuat,” tegasnya dalam Musyawarah Besar Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo, Jumat, 5 Desember 2025.

Dalam acara itu, ‎‎Aminuddin mengajak seluruh unsur masyarakat untuk aktif berkolaborasi dalam pencegahan bencana.

‎“Pencegahan adalah kunci untuk meminimalkan dampak terhadap kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sinergi seluruh komponen akan melahirkan kesiapsiagaan yang tanggap, tangkas, dan tangguh,” tambahnya.

‎Aminuddin juga menyinggung program Probolinggo Bersolek yang menjadi salah satu prioritas untuk mewujudkan kota bebas banjir melalui optimalisasi drainase, penambahan sarpras, serta edukasi kebencanaan hingga ke dunia pendidikan.

BACA: Musim Hujan, Wali Kota Probolinggo Imbau Warga Siaga Bencana Hidrometeorologi

Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo Boedi Harjanto menambahkan, musyawarah itu bertujuan memperkuat pengurangan risiko bencana. Hal ini sebagai langkah strategis memperkuat ketangguhan kota.

Menurutnya, musyawarah menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

‎“Pengurangan risiko bencana diarahkan pada peningkatan literasi kebencanaan, penguatan kolaborasi, dan optimalisasi koordinasi lintas pemangku kepentingan. Dengan kerja bersama, pencegahan dan penanganan bencana dapat lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.

‎Ia menegaskan, penguatan mitigasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Kota Probolinggo yang tangguh bencana, sekaligus bebas banjir.

Melalui musyawarah besar ini, Pemkot Probolinggo kembali menegaskan komitmennya memperkuat kapasitas pentahelix serta menjaga kesinambungan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan lainnya.