JATIMNET.COM, Madiun – Pemkab Madiun akan membentuk tim monitoring untuk mengawasi realisasi Dana Desa. Tim monitoring itu melibatkan aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan. 

"Paling lambat Maret nanti sudah terbentuk," kata Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro saat pertemuan dengan jajaran Forkopimda, organisasi perangkat daerah dan para kepala desa di Pendapa Muda Graha Pemkab Madiun, Jum’at, 31 Januari 2020.

Menurutnya, dengan dibentuknya tim monitoring yang menggandeng aparat penegak hukum, penyimpangan anggaran bisa dicegah. Apalagi, teknis pencairan dana desa langsung dari pemerintah pusat ke rekening desa. 

BACA JUGA: Sudah Berapa Kades di Jatim yang Korupsi Dana Desa?

Dia menegaskan agar dana desa yang sudah dikucurkan segera dimanfaatkan. Hal ini untuk menghindari terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang sudah diprogramkan masing-masing desa selama setahun. 

"Jangan dieman-eman, karena dana desa bukan warisan. Mudah-mudahan pelaksanannya sesuai perencanaan," katanya. 

Dalam penggunaan Dana Desa, pihak desa diminta fokus dalam pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur. Dua bidang ini diharapkan bisa menopang peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diharapkan berbanding lurus dengan PAD Kabupaten Madiun. 

BACA JUGA: Desa Madiun Boleh Gunakan ADD untuk Tangggulangi Bencana

"Desa harus berinovasi sesuai potensi masing-masing. Kami (pemkab) akan memback up (mendukung)," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Dedi Soepandi mengatakan bawa Dana Desa yang diterima Kabupaten Madiun selama tahun 2020 sebanyak Rp162,591 miliar untuk 198 desa yang penerimannya disalurkan tiga kali. 

Pada pencairan tahap pertama, Kabupaten Madiun dinilai paling cepat dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. "Mudah-mudahan pada pencairan kedua dan ketiga juga demikian," ujarnya.