JATIMNET.COM, Mojokerto – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menerima piagam penghargaan dan Lencana Bakti Pembangunan Desa dalam malam apresiasi pemenang lomba Desa Wisata Nusantara 2023 yang digelar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar di salah satu hotel di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat malam, 24 November 2023.

Tak hanya itu, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, juga berhasil memboyong juara 1 lomba Desa Wisata Nusantara 2023 untuk kategori Desa Maju dan Mandiri sekaligus terpilih menjadi Desa Wisata Terfavorit di ketegori yang sama. Ketapanrame terbukti berhasil mengalahkan 2.007 desa se-Indonesia yang tercatat mengikuti kompetisi ini.

Atas prestasi luar biasa ini, Kepala Desa Ketapanrame Zainul Arifin juga diganjar Lencana Bakti Pembangunan Desa dan piagam penghagaan dari Kemendes PDTT.

BACA: Bupati Mojokerto Tinjau langsung Pengembangan Wisata Desa Gedeg

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam arahannya mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang lomba yang menurutnya telah membuktikan diri dan mampu diberi kewenangan yang lebih. 

Gus Halim menceritakan bahwa pada 2015 lalu banyak yang ragu bahwa desa-desa di Indonesia mampu mengelola dana APBN dalam bentuk dana desa. 

Namun saat ini, keraguan tersebut terpatahkan karena desa-desa di Indonesia sudah banyak yang mandiri dan maju dengan kerja kerasnya masing-masing. 

"Desa itu bisa maju karena inovasi dan didukung kepala daerah. Ini membuktikan bahwa desa bisa mengelola diri sendiri. Meskipun awalnya di tahun 2015 ada beda pendapat ketika pertama digulirkan dana desa. Banyak yang ragu, apakah desa-desa ini mampu. Namun nyatanya kita lihat sekarang, ternyata banyak desa yang bisa diberi kewenangan," kata Gus Halim. 

BACA: Wujudkan Desa Berdaya, Bupati Mojokerto Resmikan Kampung Anggur di Sooko

Ia juga berpendapat bahwa desa perlu ditambah kewenangannya. Contohnya terkait jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Gus Halim yakin dana ini bisa dikelola dengan baik oleh desa. 

"Saya kira di masa mendatang nanti, pemerintah pusat mungkin tidak perlu repot lagi. Desa bahkan bisa mengelola PKH. Saya yakin lima tahun mendatang desa mandiri akan mampu mengelola keuangan. Kewenangan desa harus ditambah. Saat ini masih ada pandangan yang keliru dengan beranggapan bahwa kalau desa sudah mandiri, berarti tidak perlu ditambah dana. Saya rasa itu tidak tepat, karena justru ketika desa ini mandiri maka dananya juga harus ditambah,” katanya.

Namun dengan catatan kewenangannya juga ditambah. “Dalam desa mandiri, pembangunannya sudah berbasis masalah, bukan keinginan. Kebutuhannya adalah masyarakat, bukan kebutuhan elit desa. Desa lebih paham kondisi sendiri," kata Gus Halim.