JATIMNET.COM, Gresik - Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mengingatkan kepada seluruh stekholder, baik itu perusahaan pengguna tenaga kerja maupun pengerah tenaga kerja agar berkolaborasi dengan baik.

Permintaan Bupati ini sangat serius, bahkan orang nomer satu di Gresik ini menyatakan akan keliling kebeberapa perusahaan atau perusahaan pengerah tenaga kerja untuk memeriksa KTP pekerjanya.

“Saya minta agar mereka ikut mensukseskan program pemkab Gresik yaitu mengurangi pengangguran di Gresik dengan menempatkan penduduk Gresik sebagai tenaga kerja,” ujar Bupati serius, Senin 29 Maret 2021.

Permintaan itu disampaikan Bupati Gresik didampingi Wakil Bupati Aminatun Habibah saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak ingin mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Gresik.

Baca Juga: Ranperda Inisiatif DPRD Gresik 2021 Wajibkan Perusahaan Penuhi 50 Persen Tenaga Lokal

“Kalau masih ada perusahaan pengerah tenaga kerja yang masih mengutamakan orang luar Gresik dengan kompensasi tertentu, saya tidak segan meminta kepada perusahaan penyedia tenaga kerja agar menghentikan kontraknya," tandasnya.

Pada FGD tersebut, Bupati menyampaikan beberapa pesan Presiden RI kepadanya, dimasa pandemi ini sebaiknya Pemerintah tidak merencanakan banyak hal, tetapi focus pada satu atau dua target perencanaan yang terukur.

“Gresik punya tiga target yaitu penyelesaian Kali Lamong, Penyempurnaan Insfrastruktur dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,” katanya di depan peserta FGD.

Sementara upaya pengurangan pengangguran, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyampaikan beberapa hal, ia mencontohkan banyak alumni SMK yang tidak terserap dunia kerja hal ini tidak sesuai yang diharapkan.

Baca Juga: Bupati Gresik Gaungkan Nawa Karsa di Musda VII DPD LDII

“Kami mohon dukungan dari dunia industry dan pengusaha agar dapat membantu permasalahan ini. Seperti Kerjasama dengan SMK, memberikan bantuan atau informasi jenis kebutuhan tenaga kerja yang diinginkan, agar masyarakat sekitar industry bisa terserap” katanya.

Menanggapi yang disampaikan oleh Wabup, Ketua DPRD Gresik Abdul Qosir juga mengusulkan tata Kelola Pendidikan diubah agar lebih responsif terhadap industry yang ada. 

FGD yang diselenggarakan di Ruang Mandala Bhakti Praja selain Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir dani Komisi IV, beberapa perusahaan pemberi tenaga kerja, Perusahaan Penyedia jasa pekerja (PPJP), Perusahaan Pemborong Pekerjaan, Serikat Pekerja/Buruh