JATIMNET.COM, Surabaya — Ratusan sopir angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Serikat Sopir Indonesia (SSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim), Rabu, 22 Juli 2026.

Mereka memprotes Halte Medaeng yang kini difungsikan sebagai titik transit Bus Trans Jatim. Keberadaan halte itu dinilai memangkas jumlah penumpang angkot hingga berdampak pada turunnya pendapatan sopir.

Dalam aksi tersebut, massa sempat menutup akses Frontage Road Jalan Ahmad Yani dengan memarkirkan angkot dan mobil komando di depan Kantor Dishub Jatim. Akibatnya, arus lalu lintas dialihkan oleh petugas kepolisian.

Aksi diikuti sopir angkot trayek Medaeng-Krian yang mengaku terdampak sejak Halte Medaeng menjadi titik transit Bus Trans Jatim Koridor 1, Koridor 2, dan Koridor 5.

Menurut mereka, penumpang yang sebelumnya menggunakan angkot kini lebih memilih berpindah moda di halte tersebut.

Ketua DPD Serikat Sopir Indonesia (SSI) Jatim, Siswoyo mengatakan perubahan fungsi halte itu membuat sopir kehilangan sebagian besar penumpang.

"Dengan adanya titik tersebut, teman-teman di jalur tersebut sangat dirugikan. Awalnya, tidak dijadikan transit sehingga masih ada peluang mencari penumpang. Tapi, setelah Trans Jatim transit di sana, penumpang otomatis lari ke Trans Jatim semua," katanya.

Menurut Siswoyo, penurunan jumlah penumpang berdampak langsung terhadap penghasilan sopir. Jika sebelumnya rata-rata pendapatan harian mencapai sekitar Rp70 ribu, kini hanya tersisa Rp10 ribu hingga Rp20 ribu.

"Yang hilang hampir 70 persen. Bayangkan saja penghasilan biasa Rp70 ribu sekarang bisa Rp10 ribu sampai Rp20 ribu. Dari mana teman-teman bisa hidup kalau dibiarkan seperti itu," ujarnya.

Meski demikian, SSI menegaskan tidak menolak keberadaan Bus Trans Jatim maupun Halte Medaeng. Mereka hanya meminta agar halte tersebut tidak lagi difungsikan sebagai titik transit antarkoridor sehingga angkot tetap memiliki kesempatan mengangkut penumpang.

"Yang SSI hanya meminta agar halte tersebut tidak lagi dijadikan titik transit antarkoridor sehingga angkot tetap memiliki peluang mendapatkan penumpang," jelas Siswoyo.

Ia menambahkan, halte tetap dibutuhkan sebagai lokasi naik dan turun penumpang. Namun, mekanisme transit perlu dievaluasi agar keberadaan transportasi massal tidak mematikan mata pencaharian sopir angkot.

Menanggapi tuntutan tersebut, Dishub Jatim menerima perwakilan massa untuk berdialog. Namun, tuntutan tersebut belum dapat diputuskan karena melibatkan sejumlah pihak terkait.

Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dishub Jatim, Citto Eko Yuli mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat lanjutan dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan.

Mulai dari SSI, Transport for Surabaya, dan Dishub Sidoarjo yang memiliki kewenangan atas ruas jalan di lokasi Halte Medaeng.

"Hari Rabu akan ada rapat lanjutan lagi, tetapi lengkap. Kami tetap mengundang SSI selaku yang meminta untuk tidak dioperasionalkan, kemudian Transport for Surabaya yang meminta halte tersebut dipertahankan, serta Dishub Sidoarjo karena kewenangan jalannya berada di wilayah Sidoarjo. Harapannya ada win-win solution, bukan hanya menolak saja tetapi ada solusi yang lain," jelas Citto.

Dishub Jatim berharap forum tersebut menghasilkan jalan tengah yang tetap menjaga kualitas layanan transportasi publik tanpa mengabaikan keberlangsungan mata pencaharian sopir angkot yang terdampak perubahan sistem operasional Bus Trans Jatim.