Moratorium sudah berlangsung selama tujuh tahun terakhir

Bupati Banyuwangi Setop Izin Pembangunan Hotel Kelas Melati

Ahmad Suudi

Kamis, 25 April 2019 - 12:58

JATIMNET.COM, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melaporkan kebijakan moratorium izin hotel kelas melati, kepada Gubernur Jawa Timur.

Menurutnya, semakin banyak hotel melati, akan berpengaruh buruk pada kunjungan pariwisata di Banyuwangi. Daerahnya, hanya akan menjadi wilayah transit dari rute wisata Jawa-Bali saja.

Sebagai gantinya, pembangunan hunian sementara untuk wisatawan difokuskan pada hotel berbintang, dan rumah singgah milik rakyat kecil.

Dia mengatakan setelah tujuh tahun menutup izin mendirikan bangunan (IMB) hotel melati, jumlah wisatawan per tahun yang datang meningkat dari 600 ribu menjadi 5,3 juta orang.

BACA JUGA: Khofifah Menyetujui Banyuwangi Buka Jurusan SMK Kopi dan Cokelat

"Hotel melati sudah 7 tahun dilarang, izin dikeluarkan hanya untuk hotel berbintang. Biar tidak jadi tempat transit saja, tapi jadi destinasi wisata," kata Anas saat sambutan pembukaan Simposium dan Pameran Inovasi Pelayanan Publik, di Taman Blambangan Banyuwangi, Rabu 24 April 2019.

Sebelumnya, pihaknya juga telah menertibkan kos-kosan yang berupaya berubah menjadi hotel melati.

Upaya penertiban melibatkan integritas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga diikuti rencana pemasangan kamera pemantau di tempat-tempat hiburan malam.

Pengusaha kos-kosan dinilai lebih untung bila membuka layanan layaknya hotel melati, dengan tarif per hari atau bahkan per jam.

BACA JUGA: Bupati Banyuwangi Berbagi Pengalaman dengan 33 Diplomat Kemenlu

Setelah rapat bersama Forkopimda di Pendopo Banyuwangi, Rabu 10 April 2019, Anas mengatakan langkah itu bukan upaya menekan tempat hiburan malam dan hotel melati. 

Dia menjelaskan, tujuannya agar wisatawan kelas menengah ke bawah memilih homestay daripada ke hotel melati.

Sehingga, masyarakat kecil turut merasakan peningkatan ekonomi dari perkembangan pariwisata daerah. 

Dalam laman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) disebutkan, dari tahun 2016 hingga 2018, ada 14 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perhotelan, losmen dan penginapan.

BACA JUGA: Hamparan Bunga Sambut Banyuwangi Agro Expo 2019

Kemudian, terdapat enam unit hotel berbintang yang telah beroperasi, dan satu unit dalam tahap pembangunan. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ditempat yang sama, juga menyampaikan pentingnya menyamakan frekuensi, antar pejabat dan Organisasi Pejabat Daerah (OPD).

Kemudian, dia ingin agar terbangun koneksitas dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk juga pada dunia usaha. 

"Sehingga ketika melihat sebuah masalah, frekuensi itu sudah langsung nyambung. Sehingga jenis penanganan menggunakan pendekatan yang dipastikan efektif," kata Khofifah. 

Baca Juga

loading...