JATIMNET.COM, Surabaya – Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dan jurnalis Dandhy Dwi Laksono satu pendapat soal penarikan pasukan militer di Papua.

Hal tersebut disampaikan keeduanya dalam debat, Nationalism and Separatism: Question on Papua di Auditorium Visinema, Jakarta Selatan yang disiarkan Alinea TV, Sabtu 21 September 2019.

“Itu harus dilakukan. Pertama ditarik kekerasanya, militerismenya ditarik, secara ertahap. Kemudian kepolisiannya diperkuat dan menggelar musyawarah,” ungkap Budiman, dalam debat dengan Dandhy Dwi Laksono.

Mantan Ketua Umum PRD itu menjelaskan fungsi dialog dari bawah atau dari masing-masing etnis berdiskusi tentang masalah Papua. Disebutnya pula, dia menolak jargon NKRI Harga Mati. Menurutnya, NKRI adalah modal awal yang mutlak dan perlu sebagai dasar perdebatan.

BACA JUGA: Diplomasi Ikan Asin, Cara Membina Kerukunan Antaretnis di Surabaya

“Penarikan pasukan harus sepakat dulu, bahwa orang Papua tetap dalam keadaan meletakkan NKRI sebagai modal awal yang mutlak. Kedua, kalau sudah diselesaikan, baru nggak ada alasan melakukan kekerasan, baik itu negara maupun dari kelompok separatis,” tambahnya.

Dalam debat berdurasi sekitar 120 menit itu, Budiman menyinggung penyelesaian pelanggaran HAM yang harus segera dilakukan. “Mau pendekatan hukum atau pendekatan rekonsiliasi politik harus dimungkinkan ke arah sana,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Dandhy mengatakan baginya tidak ada optimisme yang bisa terjadi selama pejabat negara masih menyampaikan pendekatan pengerahan pasukan.

“Hampir tidak ada yang optimis, karena penduduk Indonesia masih menyaksikan Wiranto dengan statement menggunakan pendekatan keamanan,” jelas sutradara film Sexy Killers itu.

BACA JUGA: Polisi Sarankan Tak Beritakan Pelemparan Ular di Asrama Mahasiswa Papua

Baginya, yang membuat optimis akan masalah Papua adalah solidaritas masyarakat Indonesia terhadap provinsi paling timur itu. Sehingga fragmentasi pandangan bisa terbentuk.

“Hari ini masyarakat Indonesia telah menunjukkan solidaritasnya secara terbuka, dan tidak malu-malu. Ini berbeda dalam kasus Timor Leste. Artinya doktrin NKRI Harga Mati sudah hancur,” jelas pendiri Watchdoc Documentary Maker.

Senada dengan Budiman, ia menyebut, demiliterisasi atau penarikan pasukan di Papua harus segera dilakukan. “Do able kok, bisa dilakukan hari ini juga,” tambahnya.