BPJS Ketenagakerjaan Dorong Perusahaan Daftarkan Seluruh Karyawannya

JATIMNET.COM, Makassar - BPJS Ketenagakerjaan mendorong perusahaan untuk bersikap jujur dan adil dengan mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta jaminan sosial.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis mengatakan mendaftarkan sebagian pekerja tetap tidak akan menghilangkan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang lain.

"Kami beri tahu (perusahaan) apa keuntungan dan kerugiannya. Bagi perusahaan hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya saja, maka sebagian tidak didaftarkan itu jadi tanggungan sendiri. Artinya tidak bisa dihilangkan karena merupakan hak dari pekerja dan itu berat nantinya," katanya di Makassar, Jumat 3 Mei 2019.

BACA JUGA: Peringatan May Day, BPJS Ketenagakerjaan Disorot

BPJS, kata dia, tetap berupaya mengedukasi perusahaan yang belum secara utuh mendaftarkan pekerjanya. Namun, pihaknya juga bisa dan memiliki hak melakukan penegakan hukum.

Apalagi BPJS TK juga sudah bekerja sama dengan pihak Disnaker dan kejaksaan dalam upaya penindakan.

"Kami sudah bekerja sama dengan kejaksaan sebagai pengacara negara. Kami siap mengembalikan hak para pekerja yang belum diberikan pihak perusahaan," ujarnya.

BACA JUGA: BPJS Sebut RS Terakreditasi Meningkat 87,8 Persen

Pihaknya juga sudah berkomitmen untuk bekerja secara transparan. BPJS TK sudah mempunyai ketegasan bahwa siapapun bisa dilaporkan jika melakukan hal di luar ketentuan, termasuk bagi pimpinan

"Jika melakukan pelanggaran, langsung kita pecat apalagi bermain-main dengan hak tenaga kerja," kata dia.

Dalam upaya menjaga integritas dan antikorupsi, BPJS Ketenagakerjaan telah mengimplementasikan berbagai gerakan antikorupsi di antaranya menyediakan sarana laporan bagi internal dan ekternal jika terdapat indikasi kecurangan, serta pengawasan internal sesuai regulasi.

BACA JUGA: RS Sulit Beri Layanan Maksimal Jika tidak Terakreditasi

Kerja sama strategis dengan KPK untuk optimalisasi pengawasan operasional BPJS Ketenagakerjaan melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi serta membentuk agen Tunas Integritas BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini berjumlah 486 pegawai.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah mendapatkan penghargaan dari KPK untuk Pengendalian Gratifikasi Terbaik pada 2017 dan 2018 serta memberikan apresiasi 100 persen pelaporan LHKPN tepat waktu.

"Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, calon pekerja dapat lebih bijak dalam bekerja bukan hanya untuk mendapatkan haknya berupa upah dan perlindungan jaminan sosial, tetapi juga menjalankan kewajibannya dengan bekerja sesuai tanggung jawabnya, serta lebih bijak memilih tempat kerja yang dapat memastikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerjanya," kata Ilyas. (ant)