JATIMNET.COM, Surabaya - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Muhammad Ibnu Fajar meminta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta membantu terwujudnya bahan bakar minyak (BBM) satu harga.

Selain Pertamina milik pemerintah, belakangan ini SPBU swasta semakin ramai bermunculan. Ada Shell yang memulai kembali bisnis distribusi BBM setelah 2014 berhenti beroperasi, dan Exxon Mobil dengan SPBU mininya.

Munculnya sejumlah SPBU ini, seharusnya semakin memudahkan masyarakat mendapatkan BBM. Termasuk membantu di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). "Ke depan kami perlu minta juga badan swasta untuk berkontribusi. Untuk bagaimana ikut serta meneriakkan sukses BBM satu harga," ujar Ibnu di Surabaya, Kamis 17 Januari 2019.

Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, kata Ibnu, BPH Migas punya kewenangan untuk menugaskan badan usaha yang memiliki izin niaga umum. Mereka bisa melakukan operasi di wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan atau harganya terlalu tinggi dibanding daerah lain.

BACA JUGA: BBM Satu Harga Jangkau 131 Titik di Daerah 3T

Ibnu mengaku sedang menggodok aturan detailnya. Terutama aturan tentang ke lokasi mana saja yang bisa dikerjakan oleh badan usaha SPBU swasta. "Ini bukan poin sebagai penugasan loh. Bukan penugasan produk. Bisa saja penugasan, tapi penugasan wilayah," tuturnya.

Ibnu mencatat, sejak dicanangkan presiden 2016 sampai dengan akhir 2018, sudah 121 titik yang berdiri. Pada 2019 ditarget menjadi 150 lokasi.

Direktur Marketing PT Shell Indonesia Wahyu Indrawanto mengatakan, selain di Jawa, Shell memiliki SPBU di Perbaung, Sumatera Utara dan Bukit Tinggi. "Jadi kalau di luar pulau Jawa ada di Sumatera Utara," kata Wahyu saat ditanya soal kemungkinan membantu BBM satu harga.

Sementara untuk Jawa Timur, Wahyu menyebutkan bahwa tidak hanya Surabaya yang dibidik untuk pengembangan bisnisnya. Tetapi juga di daerah sekitar kota pahlawan seperti Malang dan Tuban.