JATIMNET.COM, Surabaya - Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi titip pesan kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk mengkaji ulang sistem pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia. Politikus PDIP itu menilai cost politik dengan sistem politik yang ada saat ini masih terlalu mahal.

"Sistem politik kita sudah seperti pasar, pasar bebas dan ini melahirkan cost politik yang luar biasa. Saya tidak katakan money politik, tapi cost politik biaya politiknya, bikin banner dan macem-macem," ujarnya usai menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 Lemhanas RI, Senin 4 Juli 2022. 

Biaya politik yang besar itu kemudian membuka peluang untuk kepala daerah mencari penggantinya dengan berbagai cara. Karena itu, Kusnadi mengajak semua pihak untuk bersama mengkaji dengan kepala dingin dan keterbukaan tentang sistem politik yang ada, tapi dengan biaya yang murah. 

"Dengan satu niatan yang sama untuk bagaimana kemudian mengaktualisasikan sistem demokrasi tetap dengan baik," kata dia. 

Baca Juga: PKB Jatim Sebut Dukungan Muhaimin Capres Terus Berdatangan di Pilpres 2024

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menambahkan bahwa bicara pemilu bagi rakyat adalah bicara logistik, sebab sistem pemilu saat ini sangat berbau kapitalis. Karena itu caleg yang ingin terpilih harus punya logistik dan kapabilitas (Logika).

“Secara pribadi saya berharap sistem pemilu diubah kembali memilih tanda gambar bukan orang karena peserta pemilu adalah partai politik,” katanya. 

Ia menjelaskan bahwa sistem pemilu saat ini sulit memberi ruang dan peluang bagi kader partai yang potensial dan sudah bertahun-tahun berjuang untuk partai bisa terpilih menjadi wakil rakyat.

Sebaliknya, mereka yang punya logistik dan popularitas bisa dengan mudah berganti bendera partai dan terpilih menjadi anggota legislatif. Dampaknya setelah menjabat wakil rakyat kurang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Baca Juga: Bertemu dengan Ulama di Pamekasan, Habib Salim Ajak Bela Negara

“Sistem pemilu sekarang tak ubahnya proses lelang atau tender proyek, mereka yang punya logistik cukup bisa dengan mudah pinjam bendera supaya bisa ikut kontenstasi dan terpilih,” katanya. 

Sahat menyebut, partai politik juga ingin mencetak kader-kader bangsa seperti halnya yang berlaku di TNI/Polri maupun instansi yang lain. "Ini harusnya menjadi tanggungjawab seluruh elemen bangsa yang ingin bangsa ini lebih maju,” imbuhnya.

Sementara itu pimpinan rombongan SSDN PPRA LXIV Lemhanas Mayjen TNI Kup Yanto Setiono mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari pendidikan strategis peserta Lemhanas ke 64 untuk belajar mencari masalah-masalah di daerah dari berbagai aspek (Astragatra). 

“Tujuannya agar dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mendukung/membantu pelaksanaan SSDN di wilayah masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib dan mencapai sasaran yang diharapkan,” katanya