JATIMNET.COM, Madiun – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Madiun Raya (Formmad Raya) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Madiun, Kamis, 20 Februari 2025.

Mereka menegaskan menolak efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.  Sebab, kebijakan yang berisi pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun tersebut berdampak pada sejumlah bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan.

“Kami menolak Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kami mendesak Inpres itu dicabut,“ kata koordinator aksi, Haidar Fillah Muhyiddin.
Selain itu, Formmad Raya juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menata kabel wi-fi (wireless fidelity) ilegal yang semrawut.

BACA: Mahasiswa di Banyuwangi Unjuk Rasa Kecam Pemangkasan Anggaran Pendidikan

Dalam aksi tersebut, mereka juga meminta pemkab menangani kerusakan jalan di beberapa wilayah kabupaten yang mengganggu kenyaman warga.

“Ada dua isu lokal yang kami sampaikan melalui aksi ini. Pertama, tentang semrawutnya kabel wi-fi ilegal dan jalan rusak di beberapa wilayah,“ ujar Haidar.

Menurutnya, seharusnya pemerintah segera melakukan tindakan konkret untuk menangani permasalahan tersebut. Apalagi, kabel wi-fi ilegal yang semrawut mengganggu estetika wilayah.

BACA: Tolak Efisensi Anggaran Pendidikan, Aliansi BEM Joko Tingkir Lamongan Geruduk Pemkab dan DPRD

Sedangkan, kerusakan jalan di beberapa lokasi menunjukkan tidak meratanya pembangunan. Maka, Formmad Raya mendesak agar pemerintah kabupaten juga memperhatikan infrastruktur di seluruh wilayah.

Menanggapi aspirasi Formmad Raya, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Purwadi menyatakan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan pemkab.

"Aspirasi dari mahasiwa telah kita terima, nantinya DPRD akan menindaklanjutinya untuk berkoordinasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) Pemkab Madiun," ucapnya usai beraudiensi dengan mahasiswa.