Bawaslu Ponorogo Tuntaskan Lima Kasus Pelanggaran Pemilu

Gayuh Satria Wicaksono

Senin, 13 Mei 2019 - 15:56

JATIMNET.COM, Ponorogo – Badan Pengawasn Pemilu Ponorogo menuntaskan lima kasus pelanggaran Pemilu 2019. Dari lima kasus itu, tiga di antaranya sudah diberi sanksi, sedangkan dua lainnya dihentikan.

Untuk tiga kasus yang sudah diputus Bawaslu yaitu kasus kepala desa yang terindikasi ikut kampanye di Magetan. Sedangkan dua kasus lainnya adalah laporan politik uang di masa tenang.

"Untuk kasus kades surat putusannya sudah kita kirim ke bupati terkait sanksi ketiga kades tersebut," kata Divisi Penindakan dan Pelanggaran Kampanye Bawaslu Ponorogo Marji Nurcahyo, Senin 13 Mei 2019.

BACA JUGA: Mahasiswa Tuntut Kasus Politik Uang di Ponorogo Diusut Tuntas

Marji menuturkan ketiga kades tersebut kedapatan melanggar UU Desa Pasal 29 huruf C dan UU No. 6 Tahun 2017 yang menyatakan kepala desa dilarang ikut serta terlibat dalam kampanye atau pemilu kepala daerah.

"Terbukti ikut serta dalam kampanye di Magetan" kata Marji.

Menurut Marji, Terkait sanksi yang diberikan seperti apa merupakan kewenangan dari Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni apakah disanksi administratif atau diberhentikan. 

BACA JUGA: Rekapitulasi Suara Tuntas di Ponorogo,152 Ribu Orang Golput

"Ketiga kades tersebut berasal dari Kecamatan Balong, Ngebel, dan Jenangan," jelasnya.

Sementara terkait kasus laporan masyarakat adanya politik uang pada masa tenang menjelang pemilu lalu, bawaslu Ponorogo bersama tim dari Gakkumdu menyatakan jika kasus tersebut telah dihentikan atau telah selesai.

“Dari hasil pembahasan, kasus ini selesai karena belum terpenuhinya unsur dari pasal 523 ayat 2 UU 7 Tahun 2017,” terangnya.

Marji menambahkan, dari hasil pembahasan dan kajian Gakkumdu, Kejaksaaan dan Kepolisian, dugaan politik uang tersebut belum tersampaikan pada pemilih.

Baca Juga

loading...