Bawaslu Ponorogo Temukan Pelanggaran, Petugas KPPS Terancam Penjara

JATIMNET.COM, Ponorogo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo temukan adanya laporan pelanggaran pencoblosan surat suara pada TPS 06 di Desa Bancangan, Kecamatan Sambit.

Hal ini terkait adanya empat pemiih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi bisa mencoblos surat suara.

Keempat orang ini diketahui bukan warga Ponorogo, melainkan pemegang E-KTP yang beralamat di Kabupaten Situbondo sejumlah tiga orang, dan seorang lagi merupakan warga Kalimantan Timur.

“Keempatnya oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kemudian di masukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), sedangkan kondisi keempatnya bukan warga Ponorogo,” kata Koordinator Divisi Hukum Data Dan Informasi Bawaslu Ponorogo Sulung Munarimbawan, Kamis 18 April 2019.

BACA JUGA: Jokowi-Ma'ruf Amin Unggul 71 Persen di Ponorogo

Sulung menerangkan, jika kejadian ini berawal dari keempat warga yang bersikeras untuk menyalurkan hak suaranya, sedangkan mereka tidak ber-KTP Ponorogo, dan tidak memiliki surat A5.

Hal ini kemudian diketahui oleh petugas panwascam setempat, dan sempat dilarang untuk menyalurkan hak suaranya.

Akan tetapi, ketika pihak panwascam masih melakukan koordinasi dengan Bawaslu, pihak KPPS gegabah untuk memberikan surat suara kepada keempat warga tersebut.

KPPS beralasan warga tersebut memiliki hak untuk mencoblos karena memiliki E-KTP.

BACA JUGA: Tangkap Pelaku Politik Uang, Bawaslu Ponorogo Sita Rp66 Juta 

“Jadi ketika panwas lengah, keempat warga ini diijinkan oleh KPPS untuk menyalurkan hak suaranya,” terangnya.

Selain itu, saat memberikan surat suara, KPPS juga melakukan kesalahan dengan memberikan 3 surat suara, yaitu untuk Pilpres, DPD, dan DPR RI.

Seharusnya, kalaupun masuk DPTB, keempat warga ini hanya boleh diberi dua surat suara, untuk Pilpres dan DPD.

Terhadap peristiwa ini, Bawaslu melihat adanya pelanggaran dalam bentuk kesalahan teknis oleh oleh KPPS.

BACA JUGA: Warga Ponorogo Tangkap Tangan Pelaku Politik Uang

Saat ini, Bawaslu masih mengkaji sanksi yang akan diberikan, apakah berupa Pemungutan Suara Ulang (PSU), atau sanksi Pidana, terkait pasal 532 UU nomor 7 tahun 2017 untuk petugas KPPS, dengan  ancaman hukuman empat tahun penjara atau denda Rp 48 juta.

“Saat ini masih kami koordinasikan dengan KPU, apakah akan masuk PSU atau Pidana,” pungkasnya.