Jumat, 19 April 2019 - 18:43
JATIMNET.COM, Surabaya - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi berbagai temuan dugaan pelanggaran serta kesalahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
Komisioner Bawaslu Jawa Timur Muhammad Ikhwanudin Alfianto mengatakan dugaan pelanggaran terjadi di sebelas tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Ia mencontohkan di TPS 3 Desa Masalima, Masalembu, Sumenep, Bawaslu menemukan adanya 70 surat suara Pilpres, dan 68 surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Jawa Timur, dan DPRD kota yang sudah tercoblos sebelum pemungutan suara berlangsung.
BACA JUGA: Bawaslu Jatim Gali Temuan Surat Suara Tercoblos di Madura
Temuan serupa juga terjadi di TPS 3 Desa Trapang, Kecamatan Banyuwates, Sampang. Di sana setidaknya 90 surat suara DPRD Kabupaten sudah tercoblos sebelum pemungutan suara. Kemudian di TPS 9 Desa Rabesen, Kecamatan Camplong, Sampang.
Bawaslu sedang mendalami dugaan oknum KPPS dan warga mencoblos puluhan surat suara DPRD Kabupaten ketika berlangsungnya pemungutan suara.
Bawaslu juga tengah mendalami sebuah video yang menggambarkan seseoarang sedang mencoblos surat suara bergambar salah satu pasangan Capres-Cawapres. Dugaan sementara, peristiwa itu terjadi di TPS 6 Desa Madupat, Kecamatan Camplong.
Selain itu, lanjut Ikhwanudin, ada juga laporan dugaan kesalahan karena pindah pilih tetapi tidak menggunakan form A5 yang didapatkan dari sejumlah tempat.
Seperti di TPS 6 Desa Bancangan, Sambit, Ponorogo. Kemudian TPS 15 Banyuninglau, Geger, Bangkalan. Lalu TPS 17 Kelurahan Penanggungan, Klojen, Kota Malang. Selanjutnya di TPS 28 Kelurahan Rungkut Kidul, Gununganyar, Surabaya. Dan terakhir di TPS 1 Awang-Awang, Mojosari, Mojokerto.
BACA JUGA: Bawaslu Jatim Kaji Kemungkinan PSU di Sejumlah TPS
Sementara di TPS 7 Kelurahan Kranggan, Kota Mojokerto, ditemukan pindah pilih dari Papua yang semestinya mendapat surat suara Pilpres saja. Namun oleh KPPS diberikan lima surat suara.
Atas temuan tersebut, Bawaslu Jawa Timur merekomendasikan pemilihan suara ulang (PSU). "Kami sarankan dilakukan pemungutan suara ulang," ujar Ikhawanudin, Jumat 19 April 2019.
Jumlah tersebut, lanjutnya, masih kemungkinan besar bertambah, mengingat masih ada waktu sekitar tiga hingga empat hari bagi Bawaslu untuk merekomendasikan PSU.
