JATIMNET.COM, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi menjadi tuan rumah  Pertemuan Nasional Penggerak Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), Selasa, 27 November 2018. Pertemuan dengan tema “Buruh Migran Perempuan, Berdaya Dari Desa” sebagai upaya merefleksikan perjuangan perlindungan buruh migran melalui inisiatif Desbumi yang dibentuk oleh Migrant CARE sejak 2013.

Pertemuan yang bakal digelar selama tiga hari ini akan membahas proses persiapan, pengelolaan dan pengembangan inisiatif lokal dalam perlindungan buruh migran.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan kegiatan ini adalah inisiatif untuk mengakumulasi pengalaman-pengalaman, dan praktik baik yang telah dijalankan dalam perlindungan buruh migran di berbagai daerah yang bisa dikontribusikan untuk tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia berdasar UU No. 18 Tahun 2017.

"Harapannya, inisiatif-inisiatif itu di-scaling up dan direplikasi baik oleh pemerintah nasional, daerah, maupun pemerintah desa, terutama di kantong-kantong buruh migran," kata Wahyu dalam rilis yang diterima Jatimnet.com.

Harapannya, kata Wahyu, dapat mencegah dan mengurangi beragam dampak buruk yang rentan dialami Pekerja Migran Indonesia di negara penerima, terutama Perempuan Pekerja Migran yang mendominasi total PMI.

Desbumi telah terbentuk di 36 desa yang tersebar di 8 kabupaten, 5 provinsi di Indonesia dengan dukungan Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).

“Perempuan pekerja migran berada di garis depan upaya pemberdayaan dan advokasi di tingkat akar rumput," kata perwakilan Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Darrell Hawkins. Menurut Hawkins, mereka bersuara dan berjejaring dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan perlindungan pekerja migran.

"Pemerintah Australia mengapresiasi Migrant CARE, mitra lokal, pemerintah desa, dan Kementerian Tenaga Kerja yang telah bekerja sama untuk  perlindungan pekerja migran Indonesia,” ujarnya. Desbumi Summit mendapatkan sambutan dan masukan langsung dari Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

“Persoalan perlindungan buruh migran adalah persoalan kita semua. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengapresiasi program Migrant CARE yang telah merintis perlindungan untuk buruh migran berbasis desa, sehingga dapat bersinergi dengan program-program pemerintah," kata Anas.

Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan, Reyna Usman yang hadir mewakili Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri menyampaikan pesan dari Menteri Tenaga Kerja RI. "Negara memiliki komitmen yang kuat untuk hadir memberikan perlindungan pekerja migran dan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," katanya.

Dalam UU tersebut, pemerintah pusat dan provinsi beserta desa telah berbagi peran untuk melindungi pekerja migran sebelum, selama, dan setelah migrasi. Pemerintah mendorong optimalisasi pasal 42 UU PMI No. 18 Tahun 2017 untuk mengurangi masalah PMI dari desa.

Reyna Usman juga merekognisi keapikan Desbumi yang terbukti dalam perjalanan kepemimpinannya menduplikasi Desbumi dalam skema Desa Migran Produktif (Desmigratif) di 200 desa hingga tahun 2017.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal Purnawirawan Moeldoko yang membuka DESBUMI Summit mengatakan kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk terus bisa beriringan erat.

"Setelah sekian lama, berbagai persoalan telah mendera para pekerja migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk di perjalanan. Untuk itu saya menagih pemerintah untuk ikut menyatakan sebuah apresiasi luar biasa kepada Migrant CARE yang telah berdiri tegak menjadi lokomotif penggerak perubahan dengan Desbumi," ujarnya.

Moeldoko mengapresiasi inisiatif Desbumi yang sudah lima tahun bergerak, dan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang dibentuk Kementerian Tenaga Kerja, yang juga ternyata adalah replikasi dari inisiatif yang sebelumnya dikembangkan oleh Migrant CARE melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi).