JATIMNET.COM, Gresik – Permasalahan banjir akibat luapan Kali Avoor di wilayah Gresik Selatan kembali menjadi perhatian serius DPRD Gresik. Isu ini dibahas dalam audiensi gabungan Komisi II dan Komisi III yang digelar di ruang paripurna, Kamis, 9 April 2026. 

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, hingga perwakilan perusahaan di sekitar aliran sungai. Ketua DPRD Gresik, Syahrul Munir, memimpin jalannya rapat.

Dalam forum tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) Gresik memaparkan rencana normalisasi Kali Avoor sebagai langkah utama penanganan banjir. Program ini mencakup pengerukan sedimentasi, penertiban bangunan di bantaran sungai, serta penataan kawasan di sepanjang aliran.

Normalisasi direncanakan mulai dilaksanakan setelah musim hujan berakhir. Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk memastikan program berjalan sesuai kewenangan dan teknis yang berlaku.

Selama ini, banjir di kawasan Driyorejo kerap terjadi akibat pendangkalan sungai dan penyempitan aliran. Selain itu, sistem drainase yang belum optimal membuat air tidak dapat mengalir lancar ke hilir, sehingga mudah meluap saat intensitas hujan tinggi.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah terdampak.

BACA: Lapak Ditertibkan, Pedagang Kali Avoor Gresik Segera Direlokasi, DPRD Siapkan Solusi 

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah telah menertibkan puluhan bangunan liar yang berdiri di sempadan saluran air di Dusun Semambung, Desa Driyorejo. Penertiban ini menjadi bagian dari upaya membuka kembali jalur aliran air agar lebih optimal.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani persoalan ini.

"Kita bentuk tim, semua yang terkait harus terlibat," katanya, Kamis 9 April 2026.

Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, Syahrul Munir yang juga berasal dari daerah pemilihan Driyorejo mendorong agar normalisasi tidak berhenti pada pengerukan semata. Mereka mengusulkan pembangunan sudetan sebagai solusi tambahan agar aliran air bisa langsung terbuang ke hilir dan tidak tertahan di titik tertentu.

Ia menilai, tanpa solusi tambahan seperti sudetan, potensi banjir masih akan terjadi meskipun normalisasi telah dilakukan.

Upaya penanganan banjir ini diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang, mengingat persoalan luapan Kali Avoor telah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi keluhan rutin warga setiap musim penghujan.

Di sisi lain, langkah normalisasi dan penertiban bantaran sungai tidak bisa dilepaskan dari dampak sosial yang ditimbulkan. Sejumlah bangunan yang ditertibkan ternyata selama ini dimanfaatkan sebagai tempat usaha oleh warga.

Kondisi tersebut memunculkan persoalan baru, yakni kebutuhan relokasi bagi para pedagang yang terdampak penertiban. Pemerintah daerah dan DPRD pun mulai membahas solusi agar penataan sungai tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek ekonomi masyarakat.

Pembahasan terkait nasib pedagang inilah yang kemudian menjadi fokus tersendiri dalam audiensi, termasuk rencana penyediaan lokasi pengganti yang layak dan tetap sesuai aturan.