JATIMNET.COM, Surabaya – Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Baladhika Karya Jawa Timur mengecam keras aksi Deklarasi Ganti Presiden yang akan dilaksanakan, pada Minggu, 26 Agustus 2018 di Tugu Pahlawan dan Jalan Pahlawan, Surabaya.

Menurut Depidar Baladhika Karya Jawa Timur, Sumardi, aksi kegiatan Deklarasi Ganti Presiden lewat pesan secara berantai melalui WhatsApp itu sama halnya menjadikan situasi makin memanas.

Sumardi menilai, karena sekarang ini memasuki tahun politik. “Jika hal itu tetap dilaksanakan dan digelar, sama halnya dengan menjadikan situasi politik makin memanas dan tidak kondusif,” kata Sumardi, kepada Jatimnet.com, Jumat, 24 Agustus 2018.

Secara terpisah Sekretaris Depidar Baladhika Karya Jawa Timur , Achmad Shodiq juga menegaskan, apabila aksinya tetap digelar dan dilaksanakan, kedepannya bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Karena, terjadi antara pro dan kontra. “Oleh karena itu, kami dari Depidar Baladhika Karya Jawa Timur sangat keberatan adanya kegiatan itu. Apabila nantinya tetap dilaksanakan, kami akan menurunkan massa Baladhika Karya se-Jawa Timur,” katanya.

Selain itu, kegiatan itu sama halnya juga dengan menodai dasar dari Pancasila. “Sekali lagi, kami menolak keras dari aksi Deklarasi Ganti Presiden yang digelar pada Minggu pada 26 Agustus besok itu. Karena itu sudah menodai Sila ke-3 dari Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” ujar dia.

Sebagai bentuk penolakan, Baladhika Karya menyatakan sikap mengenai menolak kampanye provokatif. Seperti pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur tidak mengeluarkan izin gerakan kampanye #2019 Ganti Presiden.

Polda Jawa Timur segera mengambil sikap tegas terhadap oknum yang mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, membahayakan NKRI serta menghina suku, agama dan RAS tertentu.

Selanjutnya, menyerukan kepada Bawaslu Jawa Timur agar tidak memberi izin atau menindak kelompok gerakan #2019 Ganti Presiden apabila melancar aksi atau kampanye sebelum waktu yang ditetapkan menurut Undang-undang Pemilu.

Setelah itu, supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan kampanye #2019 Ganti Presiden. Untuk poin terakhir, masyarakat agar melaporkan kepada pihak berwajib kelompok atau oknum yang berkampanye mengganti ideologi negara, menyulut konflik atau provokasi yang menghina dengan menggunakan isu SARA.