JATIMNET.COM, Surabaya – Pemprov Jatim mempercepat strategi pengembangan pendidikan vokasi untuk menyambut bonus demografi di tahun 2019. Di tahun tersebut Jatim memiliki penduduk berusia produktif sekitar 69,90 persen atau lebih tinggi dibanding nasional yang diperkirakan 67,65 persen.

Gubernur Jatim Soekarwo memandang tingginya potensi usia produktif perlu diimbangi dengan pembekalan skill yang siap kerja. Salah satunya dengan pendidikan vokasi secara besar-besaran agar SDM Jatim memiliki skill yang mumpuni.

BACA JUGA : Inovasi Sekolah Kurang Promosi, Dinas Pendidikan Jatim Siapkan SIISKA

“Fokus kami memperkuat pendidikan vokasi untuk mengantisipasi bonus demografi. Sebab di posisi middle up income bisa menjadi jebakan. Mengapa begitu, apabila bonus demografi tidak diantisipasi, kemudian banjir pengangguran bisa menyebabkan middle up bisa turun,” urai Sekarwo, Selasa 16 Oktober 2018.

Dijumpai seusai membuka acara Kongres Pendidikan Vokasi se-Indonesia di Kampus C Universitas Airlangga, dia memperkenalkan program yang akan dilakukan Jatim untuk mempercepat vokasi.

BACA JUGA : Standarisasi Pendidikan Tinggi Indonesia Diakui ISO

Diantaranya moratorium pendirian SMA, double track strategy, program filial pendidikan SMK-perguruan tinggi, program pengampu SMK swasta, serta pembentukan SMK Berbadan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

Disebutkan Pakde Karwo, sapaannya, Morotarium SMA dengan memberlakukan rasio 70 persen untuk SMK dan 30 persen untuk SMA. Hasil morotarium tersebut berjalan mulus dengan rasio SMA : SMK semakin meningkat.

BACA JUGA : Jokowi Nilai Pendidikan Kunci Peningkatan Kualitas SDM

Apabila pada tahun 2017 rasionya  69,43 :  30,56, di tahun 2018 menjadi  37.98 :  62,02, dan diharapkan pada tahun 2023  bisa mencapai 70:30.

“Semakin banyaknya siswa yang sekolah di SMK, program double track Secara tidak langsung mengurangi kelompok unskill.  Pada awalnya lulusan unskill sebanyak 57-58 persen, kondisi saat ini menjadi 46 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rahman mengatakan akreditasi akan dibantu lewat SMK pengampu, yakni dengan program filial atau satu SMKN mengampu lima SMK swasta dengan harapan di tahun 2020 semua SMK sudah terakreditasi.