JATIMNET.COM, Probolinggo - Sebuah LSM Peduli Keadilan ke Puri melaporkan adanya dugaan pungutan biaya, dalam proses perekrutan pegawai tidak tetap (PTT) RSUD dr Mohammad Saleh, Kota Probolinggo. Dimana dugaan tersebut disampaikan lewat surat terbuka ditujukan ke Presiden RI, Joko Widodo serta ditembuskan ke sejumlah pihak. 

Dalam surat terbuka tersebut dijelaskan, bahwa PTT yang diterima bekerja di RSUD dr Mohammad Saleh Kota Probolinggo, dikenai pungutan dengan nominal bervariasi antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Mengenai hal tersebut Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin langsung meresponnya.

Wali Kota Habib Hadi bahkan telah mengundang aliansi LSM Peduli Keadilan ke Puri Manggala Bakti, Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, Jum'at 4 Maret 2022, guna mengklarikasi hal tersebut. Sayangnya, tak satupun perwakilan LSM yang tergabung dalam aliansi LSM Peduli Keadilan yang hadir.

Baca Juga: DPRD Kota Probolinggo Setuju eks-PTT Dipekerjakan Lagi dan Pungli Diselidiki

Padahal, Wali Kota Hadi sendiri ingin membuka selebar-lebarnya siapa saja yang terlibat praktik pungutan di RSUD dr Mohammad Saleh, Kota Probolinggo. Apabila memang ada dan terjadi pungutan liar yang dilakukan oknum bagi PTT yang diterima bekerja di RSUD dr Mohammad Saleh, akan diberi sanksi.

"Memang sebenarnya, masalah ini sudah ranah aparat penegak hukum (APH). Namun adanya penyebutan oknum ini, seharusnya juga diberikan sanksi, apabila mereka oknum pegawai di lingkungan Pemkot Probolinggo," kata Hadi, Jum'at 4 Maret 2022.

Perlu diketahui, dalam agenda pertemuan guna klarifikasi soal dugaan pungutan perekrutan PTT RSUD dr Mohammad Saleh. Wali Kota Hadi, turut meghadirkan sejumlah instansi terkait, agar bisa menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran hukum tersebut.

Baca Juga: Minta Keadilan, Mantan PTT RSUD Mohammad Saleh Probolinggo Geruduk Kantor DPRD

Seperti Inspektorat Kota Probolinggo, Plt Direktur RSUD dr Mohammad Saleh, Kota Probolinggo, dr Abraar HS Kuddah dan lainnya. 

"Kami masih menunggu kerjasama semua pihak, agar bisa sama-sama mengawal dugaan adanya pelanggaran hukum ini. Kalo memang tidak bisa disampaikan secara langsung, nama-nama oknum dimaksud. Bisa juga melalui tulisan atau surat, dikirimkan kepada kami," jelas Wali Kota Hadi.

Sebagai informasi, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam aliansi LSM Peduli Keadilan. Diantaranya; LSM Lira, Pemantauan Kinerja Aparatur Negara Indonesia, Kita NKRI, Paskal, GMPK, Merah Putih, PRoCW dan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK).

Hingga berita ditulis, belum ada informasi resmi dari sejumlah lembaga yang tergabung aliansi LSM Peduli Keadilan, berkaitan ketidakhadirannya dalam undangan pertemuan klarifikasi oleh Wali Kota Probolinggo.