JATIMNET.COM, Probolinggo – Sejumlah aktivis peduli lingkungan melakukan aksi damai dengan membentangkan spanduk di atas perahu di perairan PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo, Senin, 30 November 2020. Aksi ini dilakukan para aktivis pecinta lingkungan laut yang tergabung dalam Koalisi Laut Biru Kabupaten Probolinggo.

Mereka memprotes dugaan pencemaran lingkungan akibat tumpahan batubara di Jeti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Binor, Kecamatan Paiton.

Dalam aksinya, mereka membentangkan poster bertuliskan “Adili sekarang Perusak Ekosistem Laut NKRI”.

Ketua Kelompok Pengawas Masyarakat Binor, Anton Sumarsono, menyebutkan semenjak PLTU Unit 7 dan 8 dibangun, limbah batubara kerap jatuh ke lautan dan tidak ada solusi nyata sampai kini.

BACA JUGA: Komisi IV DPR RI Temukan Persoalan Limbah Hingga Rencana Pengembangan Pelabuhan di Probolinggo

“Sampai kini belum ada solusi konkret terkait ceceran (tumpahnya) batubara yang jatuh ke laut. Meski ada upaya pembersihan, namun gagal dan sampai saat ini tidak ada lagi pembersihan,” ujar pria yang akrab disapa Soni tersebut, Senin, 30 November 2020.

Soni menyebut dampak batubara yang jatuh ke perairan bisa membuat ekosistem laut sekitar seperti terumbu karang menjadi rusak.

Aksi Soni dan kawan-kawan tak berlangsung lama karena ada sekitar enam perahu yang mendekati perahu mereka dan seakan hendak melakukan penghadangan. 

“Karena tadi ada sekitar enam perahu nelayan yang seakan menghalangi aksi kami, jadi putuskan segera mengakhirinya,” kata Soni.

Senada dikatakan Ketua Sanggar Alam Konang, Antoni Sofyan, menyampaikan ia ikut aksi lantaran merasa prihatin melihat kondisi perairan laut di kawasan Binor.

BACA JUGA: Hiu Paus Berukuran 4,5 Meter Terjebak di Saluran Air PLTU Paiton

Antoni mengaku akan terus melakukan berbagai upaya agar didengar dan mendapat perhatian pihak terkait, sehingga kawasan perairan laut Binor kembali lestari.

Namun demikian, apabila tetap tak didengar, Antoni menyebut aksi tanda tangan yang dilakukan aktivis lingkungan Probolinggo akan dikirimkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Bila tidak ada perhatian dari perusahaan, kami akan layangkan surat, sekaligus aksi tanda tangan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.

Hingga berita ditulis belum ada jawaban ataupun keterangan resmi dari pihak terkait yakni penanggung jawab Unit 7 dan 8 PLTU Paiton terkait aksi damai yang dilakukan aktivis lingkungan tersebut.