JATIMNET.COM, Jombang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang menghadapi tantangan serius. Dari total 174 dapur yang ditargetkan, hanya 16 yang saat ini beroperasi. 

Fakta ini diungkapkan Bupati Jombang Warsubi usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Jombang. Warsubi menekankan kolaborasi dan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat mutlak diperlukan agar program nasional ini tidak menyimpang dari tujuannya. 

"Yang sudah beroperasi ada 16 dari 174 di Kabupaten Jombang. Semua harus terlibat, masyarakat terlibat, sekolah, guru juga terlibat karena ini program pemerintah pusat," ucap Abah Warsubi.

Sejauh ini, data resmi mengenai sebaran lokasi dapur MBG di Jombang masih dalam proses pendalaman. Warsubi juga menegaskan tanggung jawab untuk memantau jalannya program ini tidak boleh hanya menjadi beban pemerintah daerah. 

BACA: MBG di Jombang, Susu Kedaluwarsa hingga Buah Busuk dan Nasi Goreng Basi​​​​​​​

"Pemkab tentu menjalankan peran sesuai porsi, tetapi pengawasan tidak boleh hanya dibebankan pada pemerintah daerah. Guru, sekolah, orang tua, bahkan masyarakat harus ikut memantau agar program berjalan dengan baik," ujar mantan Kepala Desa Mojokrapak ini.

Ketika disingung temuan Dewan Pendidikan Jombang mengenai berbagai isu pendidikan, termasuk MBG, dugaan pungutan liar, hingga kasus penahanan ijazah, Abah Warsubi menegaskan komitmennya untuk membangun kualitas pendidikan yang berasaskan keadilan dan transparansi. 

"Anak-anak kita harus terbebas dari pungutan yang tidak semestinya. Pendidikan dan layanan makan bergizi adalah hak yang harus dijamin bersama," ucapnya.

Bahkan, Warsubi mengajak masyarakat aktif menjadi mata dan telinga dengan melaporkan setiap ada penyimpangan yang ditemui. 

"Pentingnya pengawasan publik, kontrol sosial adalah kunci agar program seperti MBG dapat memberikan manfaat nyata bagi siswa," katanya.

BACA: Yayasan Roushon Fikr Jombang Tolak MBG, Ini Alasannya​​​​​​​

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat berada di Kota Santri beberapa hari lalu sempat menanggapi pertanyaan awak media perihal keluhan warga terkait MBG, misalnya mengenai makanan yang tak layak hingga keterlambatan pengiriman, bahkan sampai ada yang keracunan seperti di sejumlah daerah di Jatim.

"Diserahkan saja, kalau MBG ke kepala daerah masing-masing. Khan ada focal point-nya (titik fokus)," katanya.

Khofifah menyebutkan MBG ini bagian penting penguatan SDM di lingkungan pesantren juga kalau bersiap 2045. Maka, hari ini memang penyiapannya harus lebih komprehensif supaya bisa menyambut Indonesia emas 2045.

"Jadi, focal point (titik fokus) ke kabupaten/kota supaya langsung diinvestigasi apa yang menjadi penyebabnya. Monggo sampaikan focal point di kabupaten/kota masing-masing," ujar Khofifah saat agenda Pasar Murah Jatim di Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.