JATIMNET.COM, Jombang - Timbunan sampah di Kabupaten Jombang semakin mengkhawatirkan. Dari total produksi harian sekitar 530 ton, hampir 290 ton atau 54,72 persen di antaranya belum tertangani secara optimal. Kondisi ini memicu keprihatinan berbagai pihak, termasuk DPRD Jombang yang mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi krisis persampahan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jombang M. Syarif Hidayatulloh menegaskan bahwa persoalan sampah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menilai perlu strategi konkret agar masalah ini dapat diselesaikan secara berkelanjutan.

“Sampah jangan hanya dibuang, tapi harus dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti energi terbarukan. Pemerintah harus segera menemukan solusi nyata,” ujar Syarif usai mengikuti sidang paripurna di kantor DPRD Jombang, Senin, 6 Oktober 2025.

Syarif menambahkan, terbatasnya jumlah tenaga kebersihan menjadi salah satu kendala utama. Ia menilai, pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini. Karena itu, ia mendorong agar setiap desa memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri.

BACA: Daya Tampung TPA di Mojokerto Tersisa Tiga Tahun, Masyarakat Diimbau Kelola Sampah

“Pemkab harus menggandeng desa agar pengelolaan bisa dilakukan sejak dari sumbernya. Setiap desa sebaiknya memiliki sistem pengelolaan sampah. Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga bagian dari mitigasi bencana,” kata Syarif yang akrab disapa Gus Sentot.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang M. Amin Kurniawan mengakui adanya keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data DLH, dari total 530 ton sampah harian, hanya 157 ton yang dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sebagian kecil telah direduksi melalui program pemilahan dan bank sampah, namun sekitar 290 ton sisanya masih menjadi beban lingkungan.

BACA: Lambannya Penanganan Kasus Pembuangan Limbah Medis Rumah Sakit Swasta di Jombang

“Kami berupaya semaksimal mungkin. Namun volume sampah yang masuk jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang bisa kami kurangi,” ujar Amin.

Ia menjelaskan sejak akhir 2024, TPA lama di Gedangkeret ditutup karena kelebihan kapasitas. Kini pengelolaan dialihkan ke lahan landfill baru seluas 4,5 hektar di sisi barat Jombang. Meski demikian, Amin menilai perluasan TPA bukan solusi jangka panjang.

“Kuncinya ada di masyarakat. Jika warga bisa memilah sampah dari rumah melalui kompos atau bank sampah, beban di TPA akan jauh berkurang,” katanya.