Logo

25 Siswa Taruna Brawijaya Belajar Pemerintahan Daerah di Pemkab Kediri

Reporter:,Editor:

Selasa, 13 October 2026 12:30 UTC

25 Siswa Taruna Brawijaya Belajar Pemerintahan Daerah di Pemkab Kediri

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa saat menerima kunjungan 25 siswa kelas X SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur yang hendak belajar engenai pemerintahan daerah dalam kunjungan edukasi di Pemerintah Kabupaten Kediri, Selasa, 13 Oktober 2026.

JATIMNET.COM, Kediri – Sebanyak 25 siswa kelas X SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur, belajar langsung mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kunjungan edukasi ke Pemerintah Kabupaten Kediri, Selasa, 13 Oktober 2026. 

Dalam kunjungan tersebut, para siswa mendapat penjelasan mengenai peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rombongan diterima Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa yang mewakili Bupati Hanindhito Himawan Pramana.

Dewi menjelaskan, Pemkab Kediri menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi keluarga. Upaya itu antara lain dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Materi pelatihan mencakup pengolahan hasil pertanian, pengembangan produk, pengemasan, hingga pemasaran secara daring. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

"Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal dan membuka peluang usaha bagi masyarakat," katanya.

Selain menerima pemaparan, para siswa mengikuti sesi tanya jawab dan diskusi mengenai program pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat, serta tantangan dalam menjalankan pemerintahan. Forum tersebut menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengenal lebih dekat proses pengambilan keputusan dan persoalan yang dihadapi pemerintah dalam melayani masyarakat.

Dewi menambahkan, penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan kemampuan memahami kondisi serta kebutuhan masyarakat yang beragam. Karena itu, setiap kebijakan dan penyelesaian masalah perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

"Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan kemampuan memahami perbedaan, mencari solusi atas permasalahan, serta mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat," tambahnya.(ad)