Logo

Warga Kedungmaling Protes Desa dan Kecamatan Soal Pembayaran PBB

Reporter:,Editor:

Jumat, 27 September 2019 11:46 UTC

Warga Kedungmaling Protes Desa dan Kecamatan Soal Pembayaran PBB

klarifikasi. Warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, mendatangi balai desa dan kantor kecamatan untuk menanyakan status pembayaran Pajak BUmi dan Bangunan yang belum lunas meski sudah membayar rutin. Foto: Karina Norhadini

JATIMNET.COM, Mojokerto – Puluhan warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ramai-ramai mendatangi Balai Desa Kedungmaling dan Kantor Kecamatan Sooko, Jumat 27 September 2019.

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan status pembayaran pajak secara online yang tak keluar ke perangkat desa setempat.

"Saya mewakili warga ingin mempertanyakan siapa yang salah, pihak desa atau kecamatan terkait sistem pembayaran PBB," kata salah satunya warga Kridiwanto, Jumat 27 September 2019.

BACA JUGA: Kasus Perundungan di Kalangan Pelajar Mojokerto Menurun

Menurutnya, sejak 2013 masyarakat yang berdomisili di Desa Kedungmaling ini rutin membayar PBB. Tapi, saat di cek secara online tidak ada sama sekali.

"Ini kurang lebih ada 50 orang yang mengalami nasib sama. Ada yang sejak 2014, 2017 bahkan ada yang sejak 2013 didata secara online tertulis tidak membayar. Padahal, setiap kali warga membayar selalu mendapatkan bukti dari perangkat desa," tutur Kridiwanto.

Warga baru mengetahui hal setelah ada salah seorang warga yang ingin menjual tanahnya. Saat cek secara online masalah pajak PBB ternyata keluar keterangan tidak pernah membayar meski sudah rutin membayar.

Sejak saat itu, akhirnya banyak warga mencoba mengecek secara online dan benar tidak ada.

BACA JUGA: Diduga Mengandung Limbah B3, Tanah Uruk Bantaran Sungai Marmoyo akan Diuji

Menyikapi hal ini, Plt Kepala Desa Kedungmaling, Rukeni menjelaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan dinas pendapatan guna membantu menyelesaikan persoalan ini maupun penghapusan.

"Informasinya kepala dusun, memang ada yang sudah membayar ada yang belum juga. Tapi kebanyakan warga membayarnya secara gelondongan (menitipkan). Jadi saat disetorkan ke sekcam ini kemungkinan banyak yang tak terdata," katanya.

Ia membantah terkait adanya indikasi permainan soal PBB dan mempersilakan warga datang ke kecamatan dan mengecek langsung nomor pembayaran. "Tidak ada dugaan ke situ. Ya kemungkinan ada kemacetan saja,” katanya.