JATIMNET.COM, Gresik – Salah satu wali murid memprotes pungutan berbentuk SPP di SMAN 1 Gresik. Alasannya, pungutan ini dianggap tidak sesuai kebijakan Gubernur Jatim yang tidak membolehkan SMA dan SMK melakukan pungutan dalam bentuk apapun.

Dengan didampingi Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri, wali murid tersebut bertemu dengan Kepala SMAN 1 Gresik Syafaul Anam, Senin 23 Mei 2022.

 "Sekolahan ini mau menggelar rekreasi. Anak saya mau bayar, tidak boleh (ikut rekreasi) kalau tidak lunas SPP dulu," ujar salah satu wali murid, Budi.

BACA JUGA: Siswa dari KPM Kena Tarikan SPP dan Uang Gedung, Kepala Sekolah di Lamongan Kembali Kena Tegur

Budi mempertanyakan kebijakan SPP tersebut. Padahal Gubernur Jatim sudah berulangkali menyampaikan tidak ada Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah. 

"Tapi tadi Pak Kepsek bilang semua sekolah SMAN di Gresik melakukan hal yang sama. Saya setiap bulan ditarik Rp250 ribu," kata Budi.

Menurut dia, anaknya sebelumnya juga hampir tidak diperbolehkan ikut ujian karena belum melunasi SPP. "Saya datangi sekolah. Saya marah-marah dan akhirnya dibolehkan ikut ujian," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri mengatakan persoalan ini muncul karena kebijakan yang dilakukan tidak tertulis. 

BACA JUGA: Lakukan Pungutan di Tengah Pandemi, Sekolah di Mojokerto 'Diserbu' Wali Murid

"Kepsek hanya menyampaikan secara lisan. Ternyata di lapangan berbeda dengan imbauan kepsek," katanya.

Menanggapi hal ini, Kepala SMAN 1 Gresik Syafaul Anam membantah tuduhan wali murid. Menurutnya, tidak ada kewajiban melunasi SPP untuk bisa ikut rekreasi. 

"Saya akui memang ada SPP untuk PMP dan biaya personal siswa. Untuk PMP Rp140 ribu dan personal Rp110 ribu. Tapi bagi yang tidak mampu, kami tidak memaksa," katanya.

Menurutnya, pungutan SPP ini merupakan kesepakatan Komite Sekolah dan uang SPP dikelola oleh Komite Sekolah. "Itu kesepakatan Komite. Bagi yang tidak mampu, ada yang tidak bayar sama sekali," katanya.