JATIMNET.COM, Probolinggo - Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin meminta semua pihak untuk terlibat dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Seperti bagaimana caranya, agar anak mendapatkan tempat yang nyaman untuk berinteraksi, dan tidak takut menyampaikan sesuatu.

Itu disampaikan Wali Kota Hadi, saat membuka Bimtek Konvensi Hak Anak (KHA), di salah satu kafe di Kota Probolinggo mulai tanggal 12-13 Juni 2023. Hadi meminta, peran penting semua pihak, dalam memberikan masukan terutama pada anak yang memiliki permasalahan.

Wali Kota Hadi, juga menyinggung terkait pemberitaan khususnya di media sosial. Kewaspadaan menjadi upaya, dalam memberikan perlindungan dan edukasi bagi anak, agar terarah dalam menggunakan media sosial. Sehingga mata rantai pemberitaan, yang tidak baik dapat terputus.

“Ketika ada permasalahan di sekolah, ada anak yang melanggar, sebisa mungkin teratasi sehingga tidak di blow up di media sosial. Karena media sosial saat ini sangat luar biasa, banyak hal yang tidak bisa kita bendung. Mudah-mudahan adanya forum ini, bisa kita kuatkan,”terangnya.

Habib Hadi juga meminta Dinas Sosial P3A bersama jajaran penegak hukum, yakni Polres Probolinggo Kota dan Kejaksaan Negeri untuk merumuskan regulasi, dalam mengawal anak-anak yang memiliki permasalahan. Sehingga anak-anak tersebut, memiliki masa depan yang baik dan menjadi kebanggaan orang tua.

“Alhamdulillah, tantangan dan dinamika di Kota Probolinggo relatif terjaga dibandingkan daerah lainnya. Saya yakin dan percaya, kita semua mampu mengawal dan mewujudkan harapan ini,"papar Hadi.

Selama 2 hari kegiatan Dinas Sosial P3A tersebut, diikuti oleh peserta dari LBH, Polres Probolinggo Kota, Kejaksaan Negeri, perangkat daerah terkait, TKSK Kecamatan, PATBM, Kampung Ramah Anak (KRA), dan sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Probolinggo.

Kepala Dinas Sosial P3A, Rey Suwigtyo mengatakan, tujuan kegiatan itu, guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dengan harapan, semakin meningkatnya pelayanan dalam perlindungan anak.

"Ini juga untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah, koordinasi lembaga perlindungan dan pemenuhan hak anak serta pengembangan dan penguatan kelembagaan serta sistem yang sesuai dengan konvensi hak anak,"terangnya.

Sementara narasumber dari BPSDM Provinsi Jawa Timur, Arie Cahyono berharap, agar peserta Bimtek mampu memahami terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak. Mulai dari anak dengan kondisi rentan, anak dengan ketergantungan, dan anak yang sedang berkembang.

"Selain menjadi kewajiban untuk menyelesaikan indikator KLA, apa yang menjadi vocal pointnya harus benar-benar dipahami tentang Konvensi Hak Anak, yang standarnya setiap tahun harus meningkat,"pesannya.