JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menunjuk Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo sebagai pelaksana tugas Wali Kota Pasuruan. Ia menggantikan tugas Wali Kota Setiyono yang terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis 4 Oktober 2018 pekan lalu.

Soekarwo menyerahkan surat keputusan penunjukan itu pada Raharto di ruang kerja gubernur Jatim, Senin 8 Oktober 2018. Penunjukan Ptl. Wali Kota didasarkan pada pasal 65 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014, yang menekankan tak boleh ada kekosongan dalam pemerintahan.

“Jadi pelayanan publik harus tetap berjalan, kegiatan pemerintahan pun demikian, seperti belanja pemerintah, menggaji pegawai, membayar listrik, dan sebagainya. Jadi, sesuai dengan perundangan, kalau kepala daerah berhalangan, harus segera angkat Plt.,” kata Soekarwo.

BACA JUGA: KPK TETAPKAN WALI KOTA PASURUAN SEBAGAI TERSANGKA

Plt Walikota, kata Soekarwo, juga harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Setiyono. Selain itu, ia juga memantau kasus OTT dan melaporkan perkembangannya kepada menteri dalam negeri.

Dalam kesempatan itu, Soekarwo juga tampak kaget dengan maraknya kepala daerah di Jatim yang terkena terjerat perkara korupsi. Menurut dia, perkara itu tak bisa dilepaskan dari integritas masing-masing kepala daerah.

“Integritas itu kan masalah hati, gak bisa dimasukkan ke lab (laboratorium) untuk berubah. Hati gak bisa berubah kalau gak ada hidayah,” katanya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo menuturkan langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membahas APBD 2019. Dia mengatakan akan intens berkomunikasi dengan Wali Kota Pasuruan non-aktif,Setiyono.

“Ya nanti saya akan konsultasi dengan beliau, termasuk pembahasan APBD ini,” katanya.

BACA JUGA: BERIKUT KEPALA DAERAH DI JATIM YANG TERJERAT PERKARA KORUPSI