JATIMNET.COM, Mojokerto - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak bersama Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari akrab dipanggil Ning Ita secara langsung meninjau sistem pendistribusian tambahan kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mojokerto.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bergerak cepat dengan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Minggu 10 Mei 2020.

Dari data Dinas Sosial Kota Mojokerto, bantuan kartu keluarga sejahtera merupakan program perluasan bagi penerima yang belum mendapatkan bantuan sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Dimana, keluarga penerima manfaat (KPM) yang berjumlah 4.469, saat ini mendapatkan penambahan sebanyak 2.081 yang tersebar di 10 e-warung di Kota Mojokerto.Bantuan tersebut, akan diterima oleh masyarakat mulai bulan April hingga Desember 2020 mendatang.

BACA JUGA: Warga Mojokerto Kembalikan BLT, Dinsos Stop Penyaluran Bermasalah

Dari kuota 2.081, yang baru mendapatkan kartu sebanyak 1.262. Mereka akan mendapatkan bantuan senilai Rp300 ribu. Dengan rincian, Rp200 ribu dari Kementerian Sosial dan Rp100 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak mengatakan, di Provinsi Jawa Timur sebelumnya ada 2,8 juta KPM dan saat ini mendapatkan tambahan sebanyak 1,042 juta KPM BPNT.

"Situasi sulit di wilayah perkotaan yang bergantung pada mata pencarian non pertanian. Pedagang, rumah makan berpengaruh lebih jauh lagi," katanya, usai pencairan BPNT di e-Warung Anggrek Surodinawan, Minggu 10 Mei 2020.

Selain mendapat dari pusat, kata mantan Bupati Trenggalek ini, sebanyak 333.022 KPM warga Jatim yang dapat bantuan BPNT sebesar Rp200 ribu dalam bentuk sembako, ditambah oleh Pemprov Jatim top up sebesar Rp100 ribu. Mereka mendapatkan suplemen BPNT sebesar 50 persen dari bantuan pusat selama tiga bulan.

BACA JUGA: Pemkot Mojokerto Salurkan Kartu Keluarga Sejahtera Bagi Terdampak Covid-19 Sebanyak 1.262

"Mojokerto paling cepat menyelesaikan semua persyaratan administratif, siap dilaksanakan dan Kota Mojokerto seluruh wilayahnya merupakan kelurahan sehingga menjadi masyarakat dapat suplemen BPNT berbasis kelurahan. Tambahan top up ini akan dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan," jelasnya.

Ada kekhawatiran terkait ketepatan sasaran dari bantuan, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota atau dana desa. Ada data di daerah yang kuota berkurang karena mengusulkan di hapus nama penerima yang tidak tepat sasaran.

Namun, lanjut Emil, apabila terdapat ada warga yang sudah menerima pencarian, maka di bulan berikutnya diberikan ke warga yang lain.

"Sederhana. Kami sudah diskusi dengan semua elemen, dengan waktu singkat tidak mudah. Di tahan kartunya kalau memang penerima tidak layak diperbolehkan atau sudah menerima bantuan lain. Ini perlu dukungan bu Wali karena bantuan ini harus sampai untuk yang membutuhkan. Bisa dihapus di sistem, bisa diusulkan nama lain," tegasnya.

BACA JUGA: Jadi Zona Merah Covid-19, Ini Pesan Ning Ita untuk Warganya

Emil menambahkan, bantuan harus tepat sasaran, dilaporkan, diproses dan dihapus. Bantuan apapun, pesannya, harus obyektif dan alasan jelas tidak layak menerima. Menurutnya, daerah lain sudah menghapus dan pihaknya yakin Kota Mojokerto juga akan menghapus KPM yang tidak layak.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan, di Kota Mojokerto ada 10 e-warung. Sementara di e-warung Makmur Cerita Kedundung yang sebelumnya ada 700 lebih KPM dari pusat, 200 lebih KPM dari APBD.

Dengan perluasan Covid-19, ada 172 KPM yang manfaat luar biasa di kondisi pandemi, hanya saja akhir tahun anggota di e-warung harus mandiri dan keluar dari KPM.

"Untuk bantuan dari pusat akan diterima oleh masyarakat selama sembilan bulan, sejak bulan ini. Sedangkan dari provinsi, hanya tiga bulan saja. Sehingga, setiap bulannya mereka dapat mencairkan ke e-Warong sesuai dengan yang telah ditentukan," ungkapnya.