Logo

Viral Ultimatum Kapolda Jatim ke Ratusan Kasat Reskrim: Jangan Jual Beli Perkara, Saya Pecat!

Irjen Pol Dekananto Soroti Praktik Bayar untuk Naik Sidik
Reporter:,Editor:

Rabu, 18 November 2026 12:47 UTC

Viral Ultimatum Kapolda Jatim ke Ratusan Kasat Reskrim: Jangan Jual Beli Perkara, Saya Pecat!

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono saat diwawancarai, Rabu, 18 November 2026. Foto: Khaesar/Jatimnet

JATIMNET.COM, Surabaya – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran reserse agar menghentikan praktik jual beli perkara dalam penegakan hukum. Dia menegaskan bakal memecat anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan dari penanganan kasus.

Ultimatum tersebut disampaikan Dekananto saat memberikan arahan kepada ratusan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) polres dan polsek jajaran serta personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim. Kegiatan berlangsung di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Surabaya, Senin, 16 November 2026.

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resmi @kapoldajatim_official, Dekananto meminta seluruh pimpinan satuan reserse menyampaikan peringatan tersebut kepada anggotanya. Dia tidak ingin lagi mendengar adanya personel yang memperjualbelikan kewenangan dalam menangani perkara.

"Kalau yang masih tidak mau berubah, saya ingatkan ya para Kasat Reskrim ya. Ini hadir semua ini. Jangan coba-coba, jangan ngetes-ngetes saya. Ya anggota-anggotamu kasih tahu, jangan mau ngetes-ngetes saya, saya pecat," tegas Dekananto dalam video tersebut.

Mantan Kapolres Tabanan Polda Bali itu secara khusus menyoroti dugaan praktik transaksional dalam sejumlah tahapan penanganan perkara. Praktik tersebut, antara lain, berkaitan dengan penerbitan laporan polisi (LP), peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan melalui gelar perkara, hingga penetapan tersangka.

Menurut Dekananto, permintaan imbalan untuk memproses perkara merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan. Perilaku tersebut juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Saya minta ini dievaluasi. Ya. Masih banyak anggota-anggota yang mau kerja dengan benar. Ini kepercayaan masyarakat terhadap kita itu jangan disalahgunakan. Jangan melacurkan diri kalian hanya untuk nerima sesuatu, kemudian kalian melacurkan institusi ini," ujarnya.

Dia menegaskan, seluruh tahapan penegakan hukum harus berlangsung tanpa pungutan maupun pembayaran di luar ketentuan. Karena itu, Dekananto meminta personel yang masih menjalankan praktik tersebut segera menghentikannya.

"Saya tidak mau, mau dari LP, mau gelar naik sidik bayar, mau menetapkan tersangka bayar. Ya. Saya minta mulai hari ini tinggalkan itu," katanya.

Ultimatum tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Kapolda Jatim membenahi budaya kerja di lingkungan kepolisian. Dekananto mengusung slogan 'Polisi Bersama Masyarakat' dan meminta seluruh personel mengedepankan kejujuran, profesionalitas, serta integritas dalam memberikan pelayanan hukum.

"Sekarang ini budaya baru, Polisi bersama masyarakat, mari kita sama-sama untuk berubah dan memberikan pelayanan di bidang penegakan hukum dengan baik," tuturnya.

Pernyataan tegas Kapolda Jatim itu mendapat perhatian luas setelah videonya beredar di media sosial. Berdasarkan pantauan pada Selasa, 17 November 2026, unggahan akun @kapoldajatim_official telah ditonton sekitar 708 ribu kali.

Video tersebut juga mengumpulkan 40,2 ribu tanda suka dan 5.027 komentar. Selain itu, pengguna media sosial telah membagikannya ulang sebanyak 1,6 ribu kali.

Salah satu komentar datang dari mantan Kabagrenmin Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Netty Rosdiana Siagian. Dia mengapresiasi sikap tegas Dekananto dan mengaku pernah menjadi anak buahnya ketika menjabat Wakapolda Metro Jaya.

"Begini yang kita mauu, saya tau persis beliau, pada saat di Polda Metro Jaya, yang namanya Reserse terutama Krimum beliau sangat tidak simpatik karena gaya-gaya seperti itu, orientasi bayar, bayar dan bayar," tulis Netty dalam kolom komentar unggahan tersebut.

Apresiasi tersebut turut memperkuat perhatian publik terhadap peringatan Kapolda Jatim. Ultimatum itu sekaligus menegaskan tuntutan pembenahan internal kepolisian, terutama untuk memberantas praktik transaksional dalam penanganan perkara oleh jajaran reserse.