Rabu, 18 November 2026 08:00 UTC

Kuasa hukum Plt Direksi PDTS KBS Masbuhin (tengah) bersama Moch Nahroni selaku Direktur Keuangan dan SDM, dan Nurika Widyasanti selaku Direktur Operasional PDTS KBS, Rabu, 18 November 2026. Foto: Khaesar/Jatimnet.
JATIMNET.COM, Surabaya – Kuasa hukum Plt Direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), Masbuhin membantah adanya aliran dana perusahaan ke rekening pribadi direksi maupun pejabat keuangan dalam perkara yang tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).
Ia menyebut pengeluaran dana yang menjadi materi penyidikan dilakukan dalam situasi krisis untuk menjaga keberlangsungan operasional kebun binatang. Menurutnya, keputusan tersebut bukan dilandasi niat memperkaya diri sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Masbuhin dalam konferensi pers bersama Direktur Keuangan dan SDM KBS Moch Nahroni serta Direktur Operasional Nurika Widyasanti, Rabu, 18 November 2026.
Konferensi pers tersebut digelar sehari sebelum penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim memeriksa empat kliennya sebagai saksi, Kamis, 19 November 2026. Mereka terdiri atas satu anggota Badan Pengawas (Bawas), dua Plt Direksi KBS, dan Kepala Departemen Keuangan.
"Peristiwa tersebut bukan merupakan kejahatan yang dilandasi keserakahan maupun niat jahat untuk memperkaya diri sendiri. Tidak ada keuntungan pribadi, nol keuntungan pribadi," kata Masbuhin.
Ia menjelaskan, pengeluaran uang kas perusahaan terjadi ketika KBS menghadapi tekanan untuk mempertahankan operasional kebun binatang. Karena itu, pihaknya menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan kekeliruan prosedur administratif dalam pengambilan keputusan.
Masbuhin juga menyinggung dugaan permintaan uang oleh oknum pengacara yang disebut memiliki keterkaitan dengan pengeluaran dana KBS. Namun, ia menyerahkan penelusuran dugaan tersebut kepada penyidik.
"Fakta materiil yang harus kami tegaskan, tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut mengalir ke kantong pribadi para direksi maupun pejabat keuangan. Seluruh rangkaian kejadian berawal dari kepanikan dan keinginan menjaga operasional konservasi satwa," ujarnya.
Di tengah proses hukum tersebut, Masbuhin turut memaparkan kinerja keuangan KBS selama kepemimpinan dua Plt Direksi periode 2025-2026. Ia menyebut KBS telah menyetorkan dividen kepada Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp5.048.479.469.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi yang pertama dalam bentuk kontribusi dividen hingga miliaran rupiah setelah KBS disebut tidak pernah menyetorkan dividen dengan nilai serupa sepanjang 2013-2024.
"Capaian ini menunjukkan bahwa orientasi klien kami adalah menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kesejahteraan ribuan satwa di KBS," katanya.
Meski membantah adanya keuntungan pribadi, Masbuhin menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Ia sekaligus membantah kabar penghentian perkara akibat dugaan pemberian uang kepada pihak tertentu.
Ia memastikan penyidikan Kejati Jatim masih berlangsung. Pihaknya juga telah menyerahkan dokumen pembukuan, bukti transaksi, dan keterangan kronologis kepada penyidik.
"Kami menyaksikan langsung penyidik Kejati Jatim bekerja secara humanis, objektif, profesional, dan akuntabel. Kami yakin tidak ada penghentian perkara sebagaimana isu yang berkembang," ujarnya.
Masbuhin berharap penyidikan dapat mengungkap secara utuh pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
