JATIMNET.COM – Viral polemik penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat mulai berkembang menjadi sorotan terhadap sistem evaluasi kompetisi pendidikan nasional.

 

Kasus tersebut dinilai bukan hanya persoalan teknis lomba, tetapi menyangkut kredibilitas mekanisme penjurian dalam kegiatan resmi yang melibatkan pelajar.

 

Perdebatan muncul setelah video final LCC beredar luas di media sosial sejak akhir pekan lalu. Dalam tayangan tersebut, dua regu peserta dianggap menyampaikan jawaban dengan substansi serupa terkait mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Namun, hasil penilaian berbeda memicu protes peserta dan memancing kritik publik terhadap objektivitas juri. Hingga Selasa, 12 Mei 2026, pembahasan mengenai insiden itu masih ramai di berbagai platform digital.

 

Banyak warganet menilai persoalan tersebut memperlihatkan lemahnya sistem verifikasi jawaban dalam lomba akademik tingkat nasional.

 

Sejumlah pengamat pendidikan juga menilai kejadian itu dapat memengaruhi kepercayaan peserta terhadap kompetisi berbasis pengetahuan dan konstitusi.

 

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sekolah peserta dan tim pendamping.

 

Berdasarkan informasi sementara, terdapat dugaan gangguan speaker yang mengarah ke meja dewan juri sehingga jawaban peserta tidak terdengar utuh.

 

“Informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas. Sementara di live YouTube dan ke audiens penonton, suara terdengar jelas,” ujar Faisal, Senin ,11 Mei 2026.

 

Penjelasan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan kualitas audio antara sistem siaran dan perangkat pendukung juri. Dalam praktik perlombaan modern, kondisi semacam itu semestinya dapat diantisipasi melalui rekaman cadangan atau sistem replay sebelum keputusan nilai ditetapkan.

 

Sekretaris Daerah Kalbar Harisson Azroi menilai teknologi verifikasi seharusnya menjadi standar dalam kegiatan berskala nasional.

Menurut dia, keberadaan rekaman digital dapat menjadi alat kontrol ketika muncul sanggahan peserta maupun kesalahan pendengaran juri.

 

“Di era digital ini, sekelas MPR harusnya punya perekam digital yang dapat diputar setiap saat pada saat pertandingan berlangsung,” kata Harisson.

 

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa polemik LCC tidak lagi dilihat semata sebagai insiden teknis, melainkan sebagai indikator lemahnya tata kelola evaluasi dalam lomba pendidikan.

 

Transparansi penilaian kini menjadi tuntutan utama, terutama ketika perlombaan melibatkan lembaga negara dan membawa nama pembinaan karakter kebangsaan.

 

Dari sisi psikologis pendidikan, peristiwa tersebut juga dinilai sensitif karena terjadi di ruang kompetisi pelajar. Respons juri yang dianggap kurang memberi ruang klarifikasi kepada peserta menuai perhatian publik.

 

Dalam video yang beredar, peserta SMAN 1 Pontianak sempat menyampaikan keberatan karena merasa memberikan jawaban yang sama dengan regu lain. “Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti regu B,” ujar salah satu peserta dalam tayangan lomba.

 

Namun, dewan juri tetap mempertahankan keputusan penilaian. Situasi itu kemudian berkembang menjadi perdebatan publik setelah masyarakat membandingkan langsung rekaman jawaban kedua peserta melalui video siaran ulang.

 

MPR RI akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan lomba. Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyebut insiden tersebut menjadi bahan pembenahan agar kejadian serupa tidak terulang.

 

“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Akbar.

 

Selain evaluasi teknis, kasus ini juga memunculkan dorongan agar perlombaan pendidikan nasional memiliki standar audit penilaian yang lebih terbuka.

 

Sejumlah sekolah menilai sistem keberatan peserta perlu diatur lebih jelas agar keputusan juri dapat diuji secara objektif dan tidak hanya bergantung pada penilaian verbal saat lomba berlangsung.

 

Bagi daerah seperti Jawa Timur yang aktif mengikuti berbagai lomba kebangsaan dan akademik tingkat nasional, kasus di Kalbar menjadi pengingat bahwa kualitas penyelenggaraan sama pentingnya dengan kualitas peserta.

 

Ketika mekanisme penilaian dipertanyakan, dampaknya tidak hanya pada hasil lomba, tetapi juga pada kepercayaan siswa terhadap sistem kompetisi pendidikan.

 

Sampai Selasa sore, belum ada keputusan resmi mengenai kemungkinan peninjauan ulang hasil final LCC 4 Pilar tingkat Kalbar. Namun, MPR RI memastikan evaluasi internal masih berlangsung, termasuk terhadap sistem teknis, mekanisme penilaian, dan prosedur penanganan keberatan peserta.