JATIMNET.COM, Ponorogo – Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) Kabupaten Ponorogo mencatat baru ada 5000 vaksin PMK disuntikkan ke sapi, dari 8000 dosis vaksin PMK yang tersedia.

Kadispertahankan, Masun, menerangkan jika hal ini disebabkan minimnya petugas dilapangan. Bahkan untuk mengatasi masalah tersebut pihaknya sampai mendatangkan relawan dokter muda dari beberapa Universitas seperti UGM dan Unair.

Selain itu perlunya pendataan hewan ternak yang akan disuntik vaksin harus jelas. Hal ini untuk memastikan satu botol vaksin yang berisi 200 militer vaksin PMK harus langsung dihabiskan pada saat itu juga. Sehingga setiap satu botol vaksin harus ada 100 sapi sehat yang siap untuk disuntik vaksin.

Baca Juga: Tedampak PMK, Produksi Susu Sapi di Ponorogo Tinggal 10 Persen 

Padahal sebelumnya Dispertahankan mencanangkan 8000 dosis vaksin PMK harus selesai disuntikkan sebelum hari raya Idul Adha. Untuk itu ia manargetkan kembali vaksinasi harus selesai sebelum vaksin PMK dosis kedua tiba.

Dimana vaksin dosis kedua rencananya akan sampai pada minggu ketiga bulan Juli ini. Sehingga kekurangan 3000 vaksin PMK yang saat ini belum bisa disuntikkan diharapkan akan bisa terselesaikan sebelum vaksin PMK dosis kedua datang.

“Kita juga terkendala dengan tenaga IT untuk memasukkan data ke Info Kesehatan Hewan Nasional (Insiknas),” terang Masun, Rabu 6 Juli 2022.

Baca Juga: PMK Mewabah, Pemprov Jatim Siapkan Skema Bansos Bagi Peternak

Akibatnya data kesembuhan sapi akibat virus PMK yang telah mencapai 1000 ekor sapi belum bisa diketahui publik. Bahkan data vaksinasi pun sampai saat ini baru terdata 3000 dosis vaksin yang tersuntikkan, dari 5000 vaksin yang telah disuntikkan. “Akibatnya banyak data yang belum bisa kami input,” ungkap Masun. 

Kurangnya alat penanda hewan ternak menggunakan air tag yang telah dilakukan vaksinasi PMK juga menjadi kendala di lapangan. Hingga membuat sejumlah petugas dilapangan hanya menggunakan cat semprot yang sebetulnya tidak permanen.

Ia berharap agar segera ada bantuan dari provinsi terkait dengan penandaan menggunakan air tag.“Dilapangan pasti akan ribet karena kurangnya sarana belum siap,” pungkas Masun.