JATIMNET.COM, Probolinggo – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Probolinggo turut mengikuti aksi damai yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Januari 2023.

Dalam aksinya, mereka mendukung revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyangkut masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun. 

Dikonfirmasi mengenai hasil aksi damai tersebut, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Paiton, Fredericks Ade Candra, mengaku bersyukur lantaran tuntutan peserta aksi akhirnya mendapatkan angin segar.

Menurutnya, pemerintah telah memasukkan revisi undang-undang tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2023. Oleh karenanya, para kepala desa akan terus mengawalnya agar segera direvisi oleh DPR.

BACA JUGA: Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Gus Fawait Dukung Masa Jabatan Kades 9 Tahun

"Alhamdulillah perjuangan kepala desa se-Indonesia, berkaitan jabatan 6 tahun jadi 9 tahun akhirnya masuk Prolegnas," ujar Fredericks. 

Fredericks menyampaikan kedatangan dirinya bersama para kades asal Probolinggo lainnya mendapatkan sambutan positif dari Kementrian Desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengajak perwakilan kepala desa asal Probolioggo untuk bertemu dan berdialog.

"Jadi Senin malam, para kades asal Probolinggo diajak bertemu Pak Menteri di Kantor Kemendes. Di situ kami diajak berdialog soal pengembangan desa," kata Fredericks.

BACA JUGA: Apdesi Situbondo Protes Alokasi Dana Desa dalam Perpres 104

Menurut Fredericks, menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menyinggung masalah angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo yang turun dari peringkat ketiga menjadi keempat di Jawa Timur. 

Menurutnya, Kementerian Desa mendorong agar kepala desa bisa bersinergi secara baik dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Harapannya, seluruh pejabat baik bupati dan semua pihak bisa saling bahu membahu menekan angka kemiskinan. 

"Pak Menteri sempat menyinggung soal itu karena anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat cukup besar guna mengentas masalah kemiskinan sehingga harus tepat sasaran," kata Fredericks. 

Sebagai informasi, ada sebanyak 152 kepala desa se-Kabupaten Probolinggo yang berangkat ke Jakarta guna mengikuti aksi damai tersebut. Mereka berangkat bersama-sama pada Minggu 15 Januari 2023.